Manokwari, TP – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum (Kemenkum) mengesahkan 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat, Piet Bukorsyom mengungkapkan, khusus di wilayah kerja Kemenkum Papua Barat per 19 Juli 2025 pukul 07.30 WIT, terdapat 1.028 Koperasi Merah Putih, dengan rincian 229 di Papua Barat dan 799 di Papua Barat Daya.
Diutarakannya, Direktur Jenderal AHU, Widodo menyampaikan bahwa Presiden menargetkan 80.000 KDMP dan KKMP berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dengan demikian, sambung dia, jumlah yang sudah disahkan Ditjen AHU melampaui target. Capaian ini didukung transformasi digital melalui sistem AHU online.
“Pencapaian yang terhitung sejak layanan pendaftaran khusus dibuka pada 1 Mei 2025 ini menjadi bukti nyata efektivitas transformasi digital layanan publik Kemenkum dalam mengakselerasi program prioritas pemerintah yang berfokus pada pemerataan ekonomi dari tingkat desa,” ungkapnya dalam press release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Sabtu (19/7/2025).
Widodo merincikan, dari 80.068 KDMP/KKMP yang telah disahkan, terdiri dari 71.397 unit KDMP baru, 8.486 unit KKMP baru, 141 unit koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KDMP dan 44 unit koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KKMP.
Kehadiran KDMP/KKMP ini akan membuat desa dan kelurahan menjadi lebih mandiri. “Keberhasilan melampaui target ini adalah kemenangan bagi semangat gotong-royong bangsa. Ini bukan sekedar tentang pengesahan badan hukum, tetapi tentang membangun 80.068 pondasi ekonomi baru yang akan menjadi pusat pergerakan kemandirian di desa dan kelurahan,” jelasnya.
Pasca-pemberlakuan Inpres No. 9 Tahun 2025, Kemenkum menerbitkan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Permenkum memberikan beberapa kemudahan dalam pendirian KDMP/KKMP.
Pertama, KDMP/KKMP diakui secara legal sebagai salah satu jenis koperasi yang dapat didaftarkan melalui sistem. Kedua, penyederhanaan penamaan, dimana persyaratan nama yang harus terdiri dari tiga kata setelah frasa jenis koperasi dikecualikan untuk Koperasi Merah Putih. Contohnya, nama seperti Koperasi Desa Merah Putih Karangroto dapat langsung digunakan dan terakhir adalah digitalisasi seluruh proses pendirian KDMP/KKMP.
“Terakhir, proses digital terpadu dengan seluruh proses, mulai dari pengajuan nama hingga terbitnya surat keputusan pengesahan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum di laman ahu.go.id. Kami memastikan sistem AHU online handal dan mudah diakses,” klaimnya.
Ditjen AHU juga menggandeng para notaris untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih. Kolaborasi ini terbukti mampu menghilangkan hambatan birokrasi dan mempercepat realisasi program.
Widodo berharap KDMP/KKMP dapat menjaga rantai pasok pangan serta memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Melalui koperasi ini, kita berharap rantai pasok pangan akan lebih efisien, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar seperti klinik dan apotek menjadi lebih mudah, dan inklusi digital dapat dipercepat. Ini adalah perwujudan nyata dari jiwa koperasi yang disampaikan Bung Hatta, yaitu menumbuhkan kebersamaan untuk mengangkat derajat bersama,” jelasnya.
Secara terpisah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menerangkan, Kemenkum mempunyai tugas dan fungsi dalam pendaftaran badan hukum, termasuk koperasi.
Sejak Mei lalu, Kemenkum sudah melakukan upaya percepatan pendaftaran Koperasi Merah Putih. Dirinya sudah menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah Kemenkum untuk bekerja sama dengan notaris dan optimalisasi sistem pelayanan publik secara digital terus ditingkatkan.
“Apa yang menjadi tusi kami terkait pendaftaran koperasi, telah kami lakukan secara digital. Semua prosesnya jadi lebih cepat karena berbasis digital. Saya instruksikan Kantor Wilayah di 33 provinsi untuk sosialisasi terkait pelayanan ini. Hasilnya, alhamdulillah target Presiden bisa kita penuhi dan siap diluncurkan,” tandas Supratman. [*AND-R1]
