Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana bersama rombongannya di Manokwari, Minggu (27/7/2025).
Kehadiran Tim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang dalam rangka studi banding tentang Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan.
Tetapi juga ingin mempelajari peraturan daerah tentang pemetaan wilayah adat dan pengakuhan terhadap satuan-satuan masyarakat adat di Papua Barat.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, sejak tahun 2018 lalu pihaknya telah mendorong konferensi internasional atau Internasional Conference on Biodiversity Ecotaourism and Creative Ekonomi (ICBE) tahun 2018.
Dikatakan Mandacan dari ICBE tahun 2018 pihaknya telah menghasilkan 10 kesepakatan bersama Manokwari. Tetapi itu juga, RTRW Papua Barat disusun dan mengaju pada RTRW nasional.
“Dari komitmen bersama kala itu, kami sepakat untuk tutupan hutan di Papua Barat seluas 70 persen. 30 persen kawasan hutan diantaranya, kita manfaatkan secara bijaksana untuk pembangunan tetapi juga ada kawasan yang dilestarikan agar tidak menimbulkan bencana bagi masyarakat kita,” singkat Mandacan dihadapan tim Pemkab Pegunungan Bintung, di salah satu hotel di Manokwari, semalam.
Dijelaskan Mandacan, untuk itu dalam berbagai kesempatan dirinya selalu mengajak masyarakat Papua Barat untuk birukan langit, hijaukan bumi dan tinggalkan mata air bagi anak cucu, jangan tinggalkan air mata bagi anak cucu.
“Kita punya tanggungjawab bersama untuk menjaga tanah Papua ini, supaya bermanfaat bagi banyak orang. Memang sejauh ini kita belum mendapatkan manfaat dari hutan kita, tapi kedepan kita akan pastikan agar ada kompensasi atau manfaat bagi masyarakat adat penjaga hutan kita,” tandas Mandacan.
Di tempat yang sama, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana mengatakan, kehadiran dirinya bersama rombongan di Papua Barat untuk mengadopsi atau belajar tentang Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan.
Dikatakan Bidana, di Pegunungan Bintang merupakan daerah yang sangat tinggi, maka pihaknya ingin menyusun peraturan daerah (Perda) tentang Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
“Kami datang ke Manokwari, Papua Barat untuk berkolaborasi dan belajar. Agar kita bisa mendapatkan banyak hal, tadi kami tadi sudah diskusi bersama gubernur Papua Barat dan besok (hari ini) akan dilanjutkan dengan BRIDA, Bappeda dan WFF,” terang Bidana kepada wartawan di salah satu hotel di Manokwari, semalam.
Dijelaskan Bidana, Pegunungan Bintang berada di ketinggian dan menjadi daerah peyangga untuk sungai-sungai utama di Papua, maka apa yang dilakukan di Pegunungan Bintang tentunya akan berdampak ke daerah lain di Tanah Papua.
Sehingga, kata dia, mulai sekarang sudah harus diatur, maka pihaknya berkepentingan untuk datang ke Manokwari Papua Barat untuk belajar regulasi tentang pembangunan berkelanjutan.
“Balik dari sini, kami akan membuat peraturan daerah tentang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pegunungan Bintang tetapi juga tentang pengakuhan terhadap satuan-satuan masyarakat adat,” ujar Bidana.
Untuk itu, kata dia, tim yang saat ini berkunjung tidak ada dari ilmu lingkungan tetapi juga dari ada tim antropolog dari Universitas Cenderawasih tetapi juga Universitas Okmin Papua.
“Dari sisi lingkungan kami akan berkolaborasi dengan WWF. Tetapi dari sisi etnograsi kami akan berkolaborasi dengan Unipa, sehingga kita mendapatkan referensi yang cukup dalam hal pembuatan regulasi, termasuk juga keanekaragaman hayati yang harus diinventarisasi dan dilingkungi agar tetap aksis,” terangnya.
Sehingga, tambah dia, kedepan ketika ada investor tambang yang masuk ke Kabupaten Pegunungan Bintung, pastinya akan mengeksploitasi hutan, hewan-hewan yang ada di dalamnya, maka dari awal sudah harus dipikirkan.
“Inilah legesi atau warisan yang ingin saya tinggalkan nanti sebagai bupati yakni, pembangunan berkelanjutan. Salah satunya pembangunan Universitas Okmin Papua,” terangnya.
Meskipun di pedalaman sulit akses, tetapi dirinya ingin agar masyarakat Papua mendapatkan pendidikan yang layak dan cukup, karena pendidikan adalah prioritas utama, tandas Bidana. [FSM-R5]
