Sorong, TP- Seiring dengan dilantiknya sembilan anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) periode 2024–2029, berbagai harapan disampaikan oleh tokoh adat dan masyarakat. Ketua Kwongke Kaban Salukh Moi Provinsi Papua Barat Daya, Barbalina Osok, secara khusus menaruh harapan besar kepada para wakil rakyat tersebut, terutama kepada anggota perempuan.
Barbalina berharap, anggota DPR Otsus perempuan yang kini duduk di parlemen benar-benar memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan Moi di Papua Barat Daya. “Kami ingin suara perempuan Moi didengar dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh di lembaga legislatif,” ujarnya tegas.
Di sisi lain, Kepala Suku Besar Moi Sorong Raya, Yeremias Su, juga menyampaikan harapannya kepada sembilan anggota DPR jalur pengangkatan tersebut. Ia menegaskan bahwa para anggota DPR Otsus dipilih melalui mekanisme adat, yaitu penunjukan langsung oleh masyarakat dan para kepala suku, sehingga mereka wajib menjaga amanah tersebut.
“Saya berharap mereka memperjuangkan seluruh aturan Otsus dan berbagai regulasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan orang asli Papua. Jangan sampai aturan itu hanya menjadi formalitas di atas kertas,” kata Yeremias.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pelayanan publik. Yeremias berpesan agar anggota DPR Otsus tidak membeda-bedakan masyarakat asli Papua dan pendatang. “Kita semua hidup di atas tanah ini, maka harus saling menghormati dan diperlakukan sama,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara DPR Otsus dan para kepala suku. Menurutnya, perjuangan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua tidak akan efektif tanpa kerja sama yang erat dengan para pemimpin adat.
“Saya lihat selama ini DPR Otsus belum sepenuhnya melibatkan kepala suku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Ini harus menjadi evaluasi ke depan,” tegas Yeremias.
Dengan harapan-harapan tersebut, para tokoh adat berharap agar keberadaan DPR Otsus benar-benar menjadi jembatan perjuangan aspirasi masyarakat adat, bukan sekadar representasi simbolik dalam sistem pemerintahan. [MPS]
