Manokwari, TP – Ketua Komite III DPD-RI, Filep Wamafma berhasil memperjuangkan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 1.500 beasiswa PIP bagi Siswa-siswi SD, SMP, SMA dan SMK di Wilayah Papua Barat, Selasa (5/8/2025).
Beasiswa PIP, jelas Wamafma, merupakan program bantuan pendidikan dari pemerintah ditujukan kepada anak-anak usia sekolah 6–21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu, rentan miskin, atau memiliki kondisi khusus.
“Dana beasiswa ini disalurkan langsung ke rekening siswa-siswi berdasarkan data dari sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” kata Wamafma di sela-sela penyerahan secara simbolis beasiswa PIP kepada ratusan siswa-siswi di Wosi, Manokwari, kemarin.
Lebih lanjut, kata Wamafma, usai dirinya menyerahkan bantuan beasiswa PIP di Manokwari, dirinya akan menyalurkan beasiswa tahapa berikut di wilayah Prafi, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Kaimana dan Kabupaten Fakfak.
Menurutnya, program PIP merupakan bagian dari kebijakan nasional yakni, ‘Papua Cerdas’yang bertujuan mengurangi angka putus sekolah dengan memberikan bantuan afirmatif langsung kepada siswa yang membutuhkan.
“Tanpa intervensi afirmatif, risiko anak-anak prasejahtera untuk putus sekolah sangat tinggi. Inilah bentuk nyata negara hadir, melalui DPD RI, menjawab persoalan tersebut,” terangnya.
Ia merincikan, besaran Beasiswa PIP, SD/MI/SDLB: Rp450.000 per tahun, SMP/MTs/SMPLB: Rp750.000 per tahun, SMA/SMK/MA/SMALB: Rp1.800.000 per tahun.
Pada kesempatan itu, Wamafma meningatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini dengan mendorong alokasi anggaran ke daerah benar-benar memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan, minimal 30 persen dari APBD.
“Kebutuhan daerah banyak, tapi pendidikan adalah fondasi. Jika anak-anak tidak punya buku, tas, atau bahkan seragam, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik?” ujarnya seraya menambahkan, banyaknya siswa-siswi orang asli Papua yang belum terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun Dapodik, sehingga luput dari penerima bantuan.
Untuk itu, dirinya berharap, pemerintah kabupaten segera memperbaiki basis data, sehingga tidak ada lagi anak-anak Papua yang tertinggal dari program afirmatif nasional seperti ini.
“Kita harus berani menerobos kebijakan agar lebih berpihak. Anak-anak kita harus belajar tanpa beban biaya. Saya akan terus perjuangkan afirmasi pendidikan ini di tingkat pusat,” pungkas Wamafma. [FSM-R5]
