Manokwari, TP – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Tanah Papua wilayah Papua Barat mendesak Kapolda Papua Barat untuk mempertimbangkan rencana pembangunan pos Korps Brigader Mobil (Brimob) di Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
Koordinator Kontras Tanah Papua wilayah Papua Barat, Musa Mambrasar, SH mengatakan, pihaknya meminta pertimbangan dari Kapolda Papua Barat terkait rencana pembangunan pos Brimob, karena masyarakat Kampung Meyerga menolak rencana pembangunan pos Brimob tersebut.
Dikatakan Mambrasar, hari ini (kemarin) pihaknya diundang oleh masyarakat Kampung Meyerga untuk mendengar aspirasi mereka terkait penolakan rencana pembangunan pos Korps Brimob.
“Pada prinsipnya masyarakat menolak pembangunan pos Brimob di Kampung Meyerga, Distrik Moskona Barat. Masyarakat menolak, karena trauma dengan peristiwa-peristiwa pembunuhan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, termasuk hilangkan Kasat Resmkrim Teluk Bintuni,” kata Mambrasar kepada Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, peristiwa-peristiwa inilah yang menyebabkan masyarakat merasa trauma, sehingga menolak rencana pembangunan pos Brimob di Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan itu, jelas Mambrasar, masyarakat bersedia jika rencana membangun untuk Polsek atau Koramil. Tetapi, untuk pos Brimob atau markas TNI, masyarakat menolak.
Disamping itu, lanjut dia, masyarakat merasa tidak bebas beraktifitas untuk berkebun dan melakukan aktifitas lainnya. Sebab, dari kejadian-kejadian sebelumnya, oknum aparat Brimob yang bertugas di perusahan-perusahan terus melakukan kekerasaan terhadap masyarakat.
Sehingga, dengan kejadian-kejadian sebelumnya membuat masyarakat menolak rencana pembangunan pos Brimob disana. “Rencananya, hari ini (kemarin) Polres Teluk Bintuni mengecek lokasi pembanguna pos Brimob. Tapi, rencana tersebut ditunda ke Jumat,” ujar Mambrasar.
Lebih lanjut, kata Mambrasar, Kontras Tanah Papua tentunya akan melakukan pendampingan secara hukum terhadap masyarakat adat di Kampung Meyerga dalam rangka mengadvokasi aspirasi masyarakat.
Disinggung terkait alasan rencana pembangunan pos Brimob di Kampung Meyerga, terang Mambrasar, hal ini belum disampaikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat adat.
“Kami berharap, Kapolda Papua Barat sebagai putra asli Papua, dapat mempertimbangkan rencana ini dengan baik. Jangan sampai dikemudian kehadiran Personil Brimob disana membuat situasi antara aparat dan masyarakat menjadi kurang baik,” tandas Mambrasar. [FSM-R5]
