Manokwari, TP – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Manokwari memastikan dan meyakini bahwa tidak ada beras oplosan yang beredar.
Hal tersebut disampaikan usai Bidang Perdagangan Dalam Negeri melakukan inspeksi mendadak (sidak) operasi pasar dengan menyasar pedagang beras eceran di Pasar Wosi, dipimpin Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Yahya Maabuat, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, sidak ini lantaran marak beredar informasi beras oplosan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Disperindag melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
“Manakala Manokwari masih aman kah atau ada kah beras yang sudah dioplos, beredar,” kata Maabuat kepada Tabura Pos usai sidak di Pasar Wosi, Jumat (8/8/2025).
Dikatakannya, sidak operasi pasar hanya untuk memastikan ada atau tidak beras oplosan serta tidak ada niat untuk membuat pedagang kesusahan.
“Murni ini hanya untuk memastikan manakala ditemukan hal-hal seperti itu atau ada beras oplosan, kita akan cari beras asalnya dari mana, karena kalau ada beras yang dioplos, kasihan masyarakat yang beli. Mungkin sudah beli harga premium, tapi tidak sesuai,” ujar Maabuat.
Ia mengungkapkan, hasil pertemuan dan komunikasi langsung dengan 25 pedagang beras di Pasar Wosi, tidak ditemukan beras oplosan di Manokwari. “Beras yang dijual sesuai mereknya,” klaim Maabuat.
Selain melakukan sidak terhadap beras oplosan, lanjut Maabuat, pihaknya juga melihat harga jual beras, terutama beras subsidi pemerintah, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras Bulog.
Diungkapkan Maabuat, dari segi harga beras SPHP dan beras Bulog, masih dijual sesuai ketentuan harga eceran tertinggi (HET), hanya saja dari sisi administrasi (kwitansi, red) belum lengkap.
“Untuk administrasi saat pedagang bertransaksi dari pihak Bulog, pedagang tanda tangan kwitansi begitu saja tanpa disertai cap atau stempel dari Bulog,” beber Maabuat.
Menurut Kabid Perdagangan Dalam Negeri, dari 25 tempat penjual beras yang ditemui, kwitansi pembelian beras dari Bulog tidak dibubuhi stempel dari kantor.
“Ini akan kita tanyakan mengapa harus terjadi seperti itu. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Takutnya dari gudang langsung ke pedagang dan tidak diketahui kantor Bulog. Ini yang kita amanati dan luruskan bersama,” kata Maabuat. [SDR-R1]
