Manokwari – Sebanyak 25 perusahaan telah mengajukan permohonan untuk menjadi pengelola dapur sehat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Wakil Bupati (Wabup) Manokwari Mugiyono di Manokwari, Senin, mengatakan banyaknya perusahaan yang mendaftar pada Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut menunjukkan Program MBG memiliki potensi sebagai penggerak ekonomi di daerah.
“Minat pihak swasta untuk mengelola dapur sehat MBG sangat tinggi. Ada 25 perusahaan yang sudah mendaftar langsung ke BGN pusat, mereka masuk daftar tunggu untuk bisa beroperasi,” ujarnya.
Ia mengatakan pendirian dapur sehat MBG swasta di daerah hingga kini masih ditangani langsung oleh BGN tanpa melibatkan pemerintah daerah. Namun untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkab Manokwari perlu menunjuk satu penanggung jawab (PIC) sebagai koordinator dapur sehat di Manokwari.
Penunjukan PIC akan memudahkan pengawasan operasional dapur sehat, sehingga pemerintah daerah dapat mengontrol kualitas makanan, memastikan kelayakan konsumsi, dan mencegah potensi keracunan.
PIC tersebut, lanjutnya, akan ditetapkan melalui surat keputusan bupati guna menangani hal teknis dan memastikan standar layanan dapur sehat MBG.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi kepala daerah dengan BGN di Bogor beberapa waktu lalu, kami mendapat instruksi untuk menunjuk PIC yang jadi koordinator dengan seluruh dapur sehat MBG swasta,” kata Mugiyono.
Ia menjelaskan Manokwari membutuhkan setidaknya 19 dapur sehat MBG swasta, namun saat ini baru delapan unit yang beroperasi, ditambah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kodim 1801/Manokwari.
BGN, kata dia, juga sedang menyiapkan pembangunan tiga dapur SPPG tambahan di Manokwari untuk memperluas jangkauan pelayanan Program MBG. [Oleh Ali Nur Ichsan/Editor: Risbiani Fardaniah/ANTARA]
