Peringatan HUT MARI ke-80 Tahun 2025,
Manokwari, TP – Sambutan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.H. Sunarto, S.H, M.H, dibacakan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat, Dr. Wayan Karya, pada upacara peringatan HUT MA Republik Indonesia ke-80, di Kantor PT Papua Barat, Selasa 19 Agustus 2025.
Dalam sambutan mengandung refleksi, dan pesan itu, Sunarto mengutarakan, delapan dekade bukan usia yang pendek, Mahkamah Agung telah menjadi satu perjalan bangsa sekaligus mengawal penegakan hukum dan keadilan dalam setiap fase kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Tema Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat bukan sekedar slogan, tetapi komitmen negera yang mencerminkan martabat sebuah pengadilan adalah sebuah pondasi kedaulatan sebuah negara,” jelasnya.
Ia menyatakan, Pengadilan yang bermartabat adalah Pengadilan yang menjaga independensi, menegakan integritas dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapapun.
“Sebaliknya ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi atau karena penyimpangan, maka kedaulatan negara pun akan ikut tergusur,” jelasnya.
Sunarto mengajak jajaran pengadilan merenungkan apa yang dikatakan Presiden pertama RI, Soekarno bahwa Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari keadilan, jika semua lembaga telah gagal maka kepada MA rakyat berharap.
“Kutipan itu mengingat Mahkamah Agung memikul tanggung jawab moral untuk senantiasa menjaga kepercayaan rakyat,” ungkapnya.
Sunarto menekankan sebagai penjaga supremasi hukum, pengadilan tidak boleh menjadi menara gading yang hanya sibuk dengan formalitas hukum dan terisolasi dari realita sosial, tetapi harus berdiri kokoh sebagai penjaga keadilan yang hidup dan berdenyut bersama rakyat.
“Apakah benar-benar adil bagi seluruh warga negara, ataukah berpihak hanya untuk kelompok tertentu dalam sistem demokrasi kedualatan yang berada di tangan rakyat,” tanyanya.
Ia menambahkan, ketika pengadilan mampu bersikap adil dan berwibawa, tanpa intervensi politik, kekuasan, maka akan menjadi pilar utama menjaga stabilitas sosial, mencegah konflik, menegakan HAM dan memperkuat legitimasi negara di mata rakyat maaupun dunia internasional.
“Saya mengajak seluruh insan peradilan, mari kita jaga martabat peradilan bukan hanya melalui aturan tapi juga sikap hidup menjunjung integritas, profesionalisme dan rasa keadilan,” ajak Sunarto.
Upacara peringatan HUT MARI ke-80 tahun 2025, tidak hanya sekedar peringatan, tetapi menjadi momen bahagia bagi Para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) di lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Papua Barat, maupun Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama (PA) Manokwari.
Karena disaat bersamaan, para PPNPN dari masing-masing satuan kerja (Satker) menerima surat keputusan (SK) resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). [SDR-R4]
