Manokwari, TP – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel Semuel Mofu, menekankan Perguruan Tinggi (PT) dan Universitas baik negeri maupun swasta, tidak membuka program studi (prodi) yang sudah ada atau sama.
Suriel menegaskan, tidak akan memberikan rekomendasi maupun izin apabila ada perguruan tinggi maupun univerisitas di bawah wilayah kerjanya mengusulkan pembukaan prodi yang sudah ada dan sama.
“Saya minta diperhatikan untuk pengembangan prodi-prodi baru. Jangan buka prodi yang sama lagi, karena saya tidak akan setuju. Saya akan menolak,” tegas Suriel saat ditemui para wartawan setelah peresmian Universitas Muhammadiyah Papua Barat (UMPB), di Arfai, Sabtu (23/8/2025).
Suriel menginginkan perguruan tinggi negeri maupun swasta dan semua pemerhati pendidikan untuk serius memperhatikan pengembangan perguruan tinggi di tanah Papua.
Ia mengatakan jauh lebih setuju dan mendukung perguruan tinggi maupun iniversitas membuka prodi yang belum ada di tanah Papua. Sehingga, anak-anak Papua tidak harus keluar Papua lagi.
“Sekarang sudah 704 prodi se tanah Papua. Jangan hanya menambah jumlah mahasiswa dengan membuka prodi yang sudah banyak ada. Uang besar dari negara harus diarahkan untuk hal yang bermanfaat,” terangnya.
Suriel menyebutkan, prodi-prodi yang belum ada di perguruan tinggi di tanah Papua yang diinginkan banyak anak-anak Papua, seperti
prodi teknik metalurgi yang fokus pada pengolahan dan pengembangan material logam.
Kemudian, prodi teknik Bioenergi yang mengkaji energi terbarukan. Prodi biomassa, hingga pengolahan limbah.
“Jurusan-jurusan inilah yang banyak diminati mahasiswa Papua yang terpaksa harus ke Jawa untuk menempuh pendidikan. Kalau ada di sini, tentu anak-anak Papua bisa mengaksesnya lebih mudah,” bebernya.
Mantan Rektor Unipa Manokwari periode 2012-2016 ini, mendorong perguruan tinggi negeri di tanah Papua dapat membuka prodi-prodi dimakasud, karena lebih mudah mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah.
“Kita ingin akses pendidikan tinggi di Papua semakin terbuka. Perguruan tinggi negeri harus mengembangkan program studi yang belum dimiliki swasta, misalnya teknik metalurgi atau bioenergi, karena PTN mendapat dukungan anggaran pemerintah,” tukasnya.
Tidak hanya mendorong pembukaan prodi yang berbeda, Kepala LLDIKTI Wilayah XIV juga mendorong pemanfaatan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) untuk menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki perguruan tinggi.
Ia menekankan, LLDIKTI akan terus mendukung pengembangan perguruan tinggi di Tanah Papua. Karena, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Senada dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, Suriel Mofu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktiristek) RI, Fauzan, juga sepakat, perguruan tinggi dan universitas negeri maupun swasta tidak membuka prodi yang sudah ada.
“Kalau ada program studi yang sama, larang. Saya setuju itu,” ungkapnya kepada para wartawan di tempat yang sama.
Diungkapkannya, tata kelola perguruan tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran masih sama seperti pada zaman nenek moyang, yang mana lulusannya adalah lulusannya generik atau lulusan sarjana.
“Makanya ada sindirian sarjana tidak siap pakai tetapi siap ditraining. Memang ada sarjana yang siap pakai tapi spesifik seperti kesehatan, kedokteran dan sebagainya,” bebernya.
Wamen menambahkan, yang harus dilakukan saat ini adalah perguruan tinggi harus mampu mengetahui atau mengspesifikasi apa yang diperlukan. Sehingga, ketika lulus nanti bisa langsung siap pakai.
“Tidak perlu lagi prodi yang baru tapi sama. Itu artinya apa, itu untuk mengisi hal-hal luas yang belum dijamah. Maka rasanya penting itu dipikirkan spesifikasi, relevansi dengan yang dibutuhkan di Papua,” tukas Wamen. [SDR-R4]
