Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pengabdian Masyarakat (KKN PPM) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Ari Sujatmiko, dari Kelompok 63, telah melaksanakan program kerja individu berupa penyusunan alur pelayanan administrasi desa dan syarat pendukung pengurusan dokumen kependudukan.
Program tersebut diwujudkan dalam bentuk X-Banner dan ditempatkan di Balai Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Menurut Ari Sujatmiko, program kerja ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap tertib administrasi desa dalam kerangka good governance, yang juga berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya di bidang pelayanan publik.
Program kerja individu KKN Universitas Slamet Riyadi tahun 2025 di Desa Drono menghasilkan sebuah inovasi berupa X-Banner Alur Pelayanan Administrasi Desa. Banner ini memuat alur layanan yang sering diurus masyarakat, mulai dari:
1. Pembuatan Akta Kelahiran
2. Pembuatan Kartu Keluarga
3. Pembuatan KTP
4. Pembuatan Akta Kematian
5. Surat Pindah Penduduk
6. Surat Datang Penduduk
Alur pelayanan disajikan secara ringkas dalam bentuk visual yang sederhana, meliputi:
1. Pemohon datang ke kantor desa
2. Verifikasi berkas oleh petugas desa
3. Pembuatan surat pengantar
4. Penandatanganan Kepala Desa dan stempel desa
5. Pengambilan hasil dokumen
Selain itu, pada banner juga dicantumkan persyaratan dokumen untuk tiap jenis pelayanan, sehingga masyarakat lebih mudah memahami prosedur yang harus dipenuhi tanpa kebingungan.
Tujuan utama dari program ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan efisien, sesuai prinsip good governance.
Manfaat yang diperoleh antara lain:
– Bagi masyarakat: X-Banner membantu memahami alur pelayanan dengan mudah dan cepat.
– Bagi perangkat desa: Mempermudah penyampaian informasi sehingga pelayanan lebih tertib.
– Bagi desa: Menjadi inventaris yang berkelanjutan sebagai sarana edukasi publik.
Good governance dalam konteks pelayanan publik dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi landasan agar pengelolaan pelayanan dapat berjalan terbuka, bertanggung jawab, serta tidak diskriminatif.
Dengan penerapan prinsip tersebut, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan adil. Pelayanan administrasi yang terkelola dengan baik akan mencerminkan efektivitas dan efisiensi birokrasi desa, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap aparatur desa.
Hasil observasi mahasiswa KKN Kelompok 63 menunjukkan bahwa pelayanan dokumen kependudukan di Desa Drono—seperti pengurusan KTP, KK, akta kelahiran, hingga surat keterangan lainnya—masih menghadapi kendala karena belum terdapat alur prosedur yang disajikan secara jelas dan tertulis. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta memperlambat proses pelayanan.
Melalui pembuatan X-Banner alur pelayanan administrasi, hambatan tersebut dapat diminimalisasi. Media informasi ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi warga, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip good governance.
Melalui adanya X-Banner Alur Pelayanan Administrasi di Balai Desa Drono, diharapkan masyarakat semakin mudah memahami prosedur pengurusan dokumen kependudukan tanpa kebingungan. Selain itu, perangkat desa juga lebih terbantu dalam menyampaikan informasi secara seragam dan tertib.
Harapannya, inovasi sederhana ini dapat menjadi langkah awal bagi Desa Drono dalam mengembangkan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tercipta tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, sekaligus meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik.[**]
