Manokwari, TP – Evaluasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, di Aula BPS, Senin (25/8/2025).
Kepala BPS Papua Barat, Merry mengatakan, evaluasi SNLIK dilakukan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersamaan dengan evaluasi, sekaligus mensosilisasikan literasi keuangan.
“SNLIK menjadi perhatian pemerintah ditandai dengan masuknya literasi dan inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dimulai sejak Oktober 2024,” jelas Merry membuka kegiatan.
Ia menjelaskan, SNLIK 2025 dilaksanakan di 34 provinsi dengan cakupan 120 kabupaten dan kota. Di Papua Barat, hanya 1 kabupaten menjadi sampel survei, yaitu Kabupaten Manokwari. Sedangkan, di Papua Barat Daya diwakili Kota Sorong.
“Pentingnya kolaborasi lintas lembaga, mulai dari pusat hingga daerah, agar survei berjalan tepat waktu dan memberikan hasil yang akurat,” jelasnya.
Merry mengungkapkan, hasil survei akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perencanaan program literasi keuangan di tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap evaluasi ini menjadi momentum edukasi sekaligus meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat,” tukasnya.
Ketua pelaksana survei, Galih H. Ibrahim menambahkan, evaluasi yang dilakukan merupakan tahap akhir pelaksanaan SNLIK 2025 yang diintegrasikan dengan program manajemen perubahan BPS.
“Tujuannya tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan survei, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada pegawai BPS, mitra kerja, stakeholder, dan masyarakat luas,” ungkapnya.
Evaluasi SNLIK turut melibatkan berbagai unsur, seperti instansi vertikal, mitra kerja BPS, jurnalis lokal, serta tim SNLIK BPS Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, serta seluruh pegawai BPS kabupaten/kota di Papua Barat dan PBD.
Diskusi Evaluasi
Ekonom KPw BI Provinsi Papua Barat, Reksa Wiratama menambahkan, literasi keuangan saat ini menunjukan tren meningkat, ditandai dengan sudah banyaknya penggunakan pembayaran digitalisasi.
“Sekarang ini kita sudah punya QRIS dan bermunculan OVO, Gopay, dan lainnya. Asal ada QR sudah bisa lakukan pembayaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, KPw BI Papua Barat kedepannya akan terus mengembangan inovasi sistem pembayaran digitalisasi untuk mengakomodir apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Karena perkembangan digitalisasi ke depan masih sangat luas,” ungkapnya.
Manajer Madya Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Moch. Akbar mengatakan, ada peningkatan tentang literasi dan inklusi keuangan sejak tahun 2024, dari 65,43 persen meningkat menjadi 66,46 persen dan 66,64 persen di 2025.
Dengan demikian, cakupan literasi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan berperilaku, serta inklusi yang mencakup penggunaan, ketersedian, dan pendalaman, sudah dipahami oleh masyarakat.
“Sudah banyak masyarakat mengetahui tentang produk keuangan, seperti QRIS dan lainnya namun wilayah kota masih mendominasi,” ujarnya.
OJK Papua, kata dia, akan terus melakukan sosialiasi tentang literasi keuangan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). [SDR-R4]
