Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Hermus Indou memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRK Manokwari, terkait LKPj APBD 2024, dalam rapat paripurna, di DPRK Manokwari, Rabu (27/8/2025).
Hermus menegaskan, masukan dari seluruh fraksi menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan ranperda LKPj agar kedepannya lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Saya mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan, kritik, maupun saran konstruktif terhadap ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Semua masukan akan dipertimbangkan dalam penyempurnaan naskah akademik maupun substansi regulasi,” jelas Hermus.
Ia mengungkapkan, pelaksanakan APBD di lapangan harus benar-benar sesuai kebutuhan warga. Pemerintah daerah juga berkomitmen menjalankan proses penyusunan ranperda dengan transparan, partisipatif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Dengan dukungan semua fraksi, kami yakin ranperda yang dibahas ini dapat menjadi pijakan penting bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari,” tandas Hermus.
Adapun beberapa sorotan fraksi-fraksi, yaitu Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Golkar menyayangkan laporan keuangan tahun 2024 dapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
Fraksi Gerindra menyoroti lambatnya penyampaian LKPj, menekankan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan saran.
Fraksi Nasional Bersatu menyoroti realisasi PAD belum optimal. Fraksi Gabungan PDI Perjuangan Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Kelompok Kusus soroti tentang ketidaksesuaian antara target perencanaan dan capaian realisasi. Fraksi NasDem menekankan pentingnya asas kemanfaatan dan kepastian hukum.
Jalannya paripurna dipimpin Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, didampingi Wakil II, Johani B. Makatita dan Wakil III, Daniel Mandacan. [SDR-R4]
