Manokwari, TP – Empat fraksi dan satu kelompok khusus DPR Kabupaten Manokwari, menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari tahun anggaran 2024.
Persetujuan disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar secara berkelanjutan di gedung DPRK Manokwari, Jumat (29/8/2025).
Paripurna dimulai pada pukul 19.00 WIT dari jadwal yang ditentukan pukul 14.00 WIT, dengan agenda pandangan akhir fraksi. Sidang dilanjtukan 10 menit kemudian dengan agenda penetapan.
Meskipun menerima LKPj 2024, empat fraksi dan kelompok khusus memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Manokwari, Hermus Indou dan jajarannya dengan penegasan ditindaklanjuti untuk perbaikan LKPj.
“Persetujuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen politik DPRK Manokwari dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid selaku pimpinan rapat paripurna.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, apresiasi pimpinan dan anggota DPRK Manokwari telah mengawal jalannya pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024.
Ia menegaskan semua catatan, rekomendasi, serta koreksi yang disampaikan DPRK menjadi bahan perbaikan tata kelola keuangan Pemkab Manokwari.
“Setiap rupiah uang rakyat dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan efektif, serta diprioritaskan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Hermus.
Hermus berharap kemitraan antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi kelancaran pembangunan Manokwari ke depannya.
Adapun pandangan akhir fraksi dan kelompok khusus DPRK Manokwari terhadap laporan keuangan Pemkab Manokwari tahun anggaran 2024:
Gabungan Fraksi PDI Perjuangan dan PKB; perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan belanja modal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Perbaikan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi, serta mendorong disiplin anggaran, transparansi, dan akuntabilitas.
Fraksi Golkar; menyoroti sinkronisasi perencanaan, optimalisasi PAD, efisiensi belanja, penguatan pengawasan internal, sreta tindak lanjuut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Fraksi Nasional Bersatu; tekankan peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi pajak dan retribusi, perhatian lebih besar pada sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata, serta tekankan pentingnya belanja pembangunan, evaluasi kinerja, sinergi eksekutif dan legislatif.
Fraksi Gerindra; tegaskan perlu efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan APBD, penyelesaian ganti rugi lahan pembangunan yang bersumber dari APBN, serta laporan keuangan disampaikan lebih rinci dan tepat waktu.
Kelompok Khusus; tekankan perlunya alokasi Otsus bagi orang asli Papua, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan infrastruktur. [SDR-R4]
