Sorong, TP – Kecewa terhadap hasil putusan DPP Partai Golkar perihal penetapan Kursi Ketua DPR Kota Sorong periode 2025–2029, Forum Gerakan Peduli Papua (FGPP) menggelar aksi demo damai di halaman Kantor DPR Kota Sorong, pada Senin (1/9/2025).
Dalam orasinya, massa aksi menuntut hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong.
Adapun rincian poin aspirasi yang diutarakan para pendemo, diantaranya, Pertama, Forum Gerakan Peduli Papua meminta agar hak-hak rakyat Papua dalam bingkai NKRI dikembalikan dalam persoalan penunjukan Ketua DPR Kota Sorong.
Kedua, mereka menolak keputusan Partai Golkar yang mengeluarkan surat keputusan kepada orang yang bukan berasal dari OAP dan meminta agar penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong berdasarkan garis keturunan.
Ketiga, Forum Gerakan Peduli Papua meminta DPD Partai Golkar untuk segera melakukan revisi terkait surat keputusan DPR Kota Sorong yang seharusnya wajib diberikan kepada OAP.
Keempat, mereka meminta agar kursi Ketua DPRD Kota Sorong wajib diberikan kepada OAP, mengingat wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 DPR Kota Sorong telah diduduki oleh non-OAP.
Massa aksi meminta, DPP Partai Golkar dapat merevisi SK penetapan Ketua DPRD Kota Sorong dengan menempatkan OAP untuk menduduki jabatan tersebut.
Ketua Forum Gerakan Peduli Papua, Jekson Jitmau mengungkapkan, banyak kebijakan pemerintah yang harus mengutamakan OAP. Sementara menurutnya, tidak ada orang lain yang bisa lebih memahami OAP selain OAP itu sendiri. Oleh sebab itu, seyogyanya kursi Ketua DPR Kota Sorong diduduki oleh OAP.
“Kami selaku OAP memiliki hak untuk menduduki jabatan tersebut karena tidak ada yang lebih memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua kecuali bagian dari kami (OAP). Kami sudah cukup mengalah dengan memberikan 29 kursi legislatif kepada partai lain, tapi untuk jabatan Ketua DPR Kota Sorong tolong biarkan kami yang ada di sana,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, serta Wakil Ketua I Syahrir Nurdin dan Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong hadir langsung menemui massa menyampaikan apresiasi atas kedatangan FGPP dengan cara damai dan tertib.
Diakui Ricky, mekanisme penetapan Ketua DPR Kota Sorong sebenarnya merupakan hak partai politik. Namun pihaknya akan memfasilitasi penyampaian aspirasi FGPP tersebut dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan masa aksi melalu rapat internal. Adapun aspirasi tersebut akan meneruskan aspirasi tersebut secara kelembagaan ke DPP Partai Golkar. (CR24)
