Sorong, TP- Papua Barat dan Papua Barat Daya berhasil meraih Penghargaan Paritrana Award 2025 atas komitmen dan keberhasilan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Acara penganugerahan ini berlangsung di Aula Serbaguna Hotel ACC, Rabu (3/9/2025), dihadiri oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu , Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, serta sejumlah bupati, wakil bupati, walikota, dan pimpinan TNI/Polri dari kedua provinsi.
Ketua panitia sekaligus Plt Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Yacop Karet, menyampaikan laporan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder lain dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada para pelaku usaha yang turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha yang aktif dalam mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, dalam sambutannya menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki tiga peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional, yaitu perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian, pencegahan kemiskinan dengan memberikan santunan yang memberdayakan keluarga, serta keberlangsungan pendidikan melalui beasiswa bagi anak-anak pekerja yang ditinggalkan. Ia juga menyoroti keberhasilan Provinsi Papua Barat yang sudah empat tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan nasional sejak 2019 hingga 2022, berkat komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja formal dan informal.
Lebih jauh, Lakotani menyampaikan data tahun 2024 yang menunjukkan jumlah pekerja terlindungi di Papua Barat mencapai 68.289 pekerja formal atau 65% dari total pekerja, dan 81.315 pekerja informal atau 47% dari total pekerja di provinsi tersebut. Pertumbuhan perlindungan pekerja tercatat meningkat sebesar 14,6% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah provinsi pun telah mengeluarkan sejumlah regulasi pendukung, seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah dan masyarakat adat asli Papua.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya,Elisa Kambu , dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat sinergi dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menekankan bahwa program ini bukan hanya sekadar administrasi, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja, terutama pekerja informal seperti nelayan, petani, pedagang, dan ojek yang selama ini sering luput dari perlindungan formal.
Elisa Kambu juga mengungkapkan komitmen pemerintah provinsi Papua Barat Daya untuk memberikan bantuan perlindungan kepada 77.500 pekerja informal dan sosial keagamaan di tahun 2025. Beberapa kabupaten di wilayah tersebut telah menunjukkan komitmen tinggi, seperti Raja Ampat yang melindungi 24.000 pekerja bukan penerima upah, Kota Sorong 19.000 pekerja, dan Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 16.299 pekerja. Namun, beberapa kabupaten lain masih perlu meningkatkan komitmennya.
Data terbaru juga menunjukkan bahwa pada Mei 2025, Papua Barat Daya berhasil mencapai tingkat perlindungan pekerja sebesar 81,29%, tertinggi di Indonesia dan masuk dalam kategori zona hijau. Hal ini menjadi bukti keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan ekosistem kerja yang berlandaskan perlindungan dan kesejahteraan.
Acara penganugerahan ini dihadiri pula oleh seluruh bupati, wakil bupati, walikota, dan pimpinan TNI/Polri dari kedua provinsi. Mereka bersama-sama menyatakan dukungan penuh untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Papua.
Melalui Penghargaan Paritrana Award 2025 ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan terus meningkat sehingga kesejahteraan pekerja dapat terjamin, kemiskinan dapat ditekan, dan pendidikan anak-anak pekerja dapat terus berlanjut. Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan pun diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penutupan acara disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Elisa Kambu Daya yang mengajak seluruh peserta untuk menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi memperkuat perlindungan sosial yang inklusif dan menyeluruh. Ia menegaskan komitmen Papua Barat untuk terus membangun provinsi yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.[MPS]
