Sorong, TP – Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dan Kabupaten Raja Ampat meraih juara pertama ajang penganugerahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya 2025 pada kategori pemerintah kota/kabupaten terbaik.
Acara yang diselenggarakan di Malak Ballroom Aimas Hotel and Convention Center, Rabu (3/9/2025), untuk tingkat Provinsi Papua Barat, terdapat 4 kategori Paritrana Award yang dilombakan.
Untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Terbaik, juara pertama diraih Pemerintah Kabupaten Mansel, disusul Pemerintah Kabupaten Kaimana yang menjadi juara 2 dan juara 3 diraih Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Untuk kategori Perusahaan Besar Menengah Terbaik, juara 1 diraih Tiga Putri Abadi, juara 2 diraih Timbrok Jaya Permai, dan juara 3 STIH Manokwari. Untuk kategori Pemerintah Desa Terbaik dijuarai Kampung Bowi Subur, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari dan kategori Usaha Mikro Kecil diraih Toko Gihon.
Di Papua Barat Daya (PBD), juga dilombakan 4 kategori Paritrana Award. Kategori Pemerintah Daerah Terbaik, diraih Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mampu mempertahankan juara dari tahun lalu.
Selanjutnya, juara 2 disusul Pemerintah Kabupaten Sorong dan juara 3 diraih Pemerintah Kota Sorong. Untuk kategori Perusahaan Mikro Kecil, juara I diraih Senang Abadi, juara 2 diraih Marina Star, dan juara 3 diraih Mini Batik Sorong.
Untuk kategori Perusahaan Besar Menengah, juara 1 dijuarai Vega Bintang Abadi, juara 2 diraih Saga Retailindo, dan juara 3, Unamin Sorong, sedangkan untuk kategori Pemerintah Desa Terbaik diraih Kampung Klagulu, Distrik Malabotom, Kabupaten Sorong.
Menurut Ketua Panitia Paritrana Award, Yakob Kareth, Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah, badan usaha, serta pelaku UMKM yang menunjukkan komitmen kuat mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Untuk itu, ia berharap penganugerahan ini menjadi momentum mempererat koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus meneguhkan tekad bersama melindungi dan menyejahterakan seluruh tenaga kerja, baik formal maupun pekerja bukan penerima upah.
Kareth yang juga Pj. Sekda Provinsi Papua Barat Daya menjelaskan, sebelum sampai pada penganugerahan, panitia sudah melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pembentukan tim sembilan, sosialisasi ke pemerintah kabupaten dan kota, seleksi administrasi, wawancara, hingga rapat pleno penetapan kandidat terbaik.
“Kegiatan ini merupakan puncak dari serangkaian tahapan yang telah dilakukan dalam rangka memilih dan menetapkan para pihak yang dipandang memiliki perhatian serius atas penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari penganugerahan ini sebagai bentuk dorongan kepada semua pihak mewujudkan universal coverage Jamsostek, yaitu perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia,” jelas Kareth.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu mengatakan, Jamsostek merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi setiap pekerja.
Program ini menjadi pilar paling kokoh yang berperan menopang kehidupan pekerja dan keluarganya dari resiko sosial dan ekonomi, seperti akibat kecelakaan kerja, kematian, hari tua maupun kehilangan pekerjaan.
Melalui program ini, jelas Kambu, merupakan hak dasar bagi pekerja yang bisa menjadi investasi sosial bagi masa depan bangsa yang lebih tangguh dan berkeadilan.
Oleh karena itu, ungkapnya, ajang penganugerahan Paritrana Award bukan hanya sebatas seremoni, melainkan bentuk apresiasi tertinggi bagi kepala daerah dan badan usaha atas dedikasinya dalam memberikan kepastian perlindungan bagi pekerjanya.
Dirinya berharap penghargaan ini tidak boleh dijadikan tujuan utama, karena keutamaan yang paling ingin dituju melalui program tersebut adalah menjadikannya sebagai bantalan sosial yang mampu mencegah kemiskinan ekstrem melalui mekanisme penekanan beban pengeluaran masyarakat saat mengalami kecelakaan kerja.
Menurutnya, program ini juga menjamim keberlangsungan biaya pendidikan bagi anak pekerja yang telah meninggal. Diutarakannya, muara dari program Jamsostek adalah terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat pekerja.
“Saya menaruh harapan besar agar kita dapat berkolaborasi untuk sama-sama memperluas cakupan kepesertaan bagi pekerja di Papua Barat Daya, terutama bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk petani, nelayan, pedagang dan lain-lain yang juga adalah tulang punggung perekonomian kita di Papua Barat Daya,” papar Gubernur.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani menambahkan, Jamsostek memiliki 3 peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional. Pertama, memberikan perlindungan dari resiko kecelakaan kerja dan kematian dengan memberikan santunan kepada ahli waris yang ditinggalkan.
Kedua, program ini bertujuan mengurangi dan mencegah kemiskinan baru, sebab santunan yang diberikan. Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam keberlangsungan pendidikan dikarenakan adanya program beasiswa yang diberikan kepada anak ahli waris yang ditinggalkan, dimulai dari TK hingga perguruan tinggi.
“Provinsi Papua Barat mendapat penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Nasional selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2019 hingga Tahun 2022. Tentu saja hal tersebut tidak pernah terlepas dari komitmen Pemerintah Papua Barat dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat pekerja yang ada di seluruh Provinsi Papua Barat,” kata Lakotani.
Adapun dalam pelaksanaan pemberian program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat bekerja di wilayah Papua Barat sudah didukung oleh berbagai regulasi, baik peraturan daerah (perda) maupun peraturan gubernur (pergub).
Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banuspa (Bali, Nusa Tenggara dan Papua), Kuncoro Budi Winarno mengatakan, ada serangkaian proses yang terjadi dalam penyelenggaraan Paritrana Award di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam pelaksanaan perlindungan untuk para pekerja di sektor informal maupun informal, dimana penganugerahan diberikan kepada seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan terbaik bagi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Winarno, kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena merupakan mandat konstitusi dan undang-undang yang menjadi program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional.
“Ini bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan merupakan jaminan sosial sebagai pekerjaan berfungsi untuk peningkatan kesejahteraan, mengurangi dan mencegah kemiskinan baru dan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi generasi penerus bangsa,” katanya.
Dirinya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang memberikan dukungan luar biasa dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan regulasi khusus.
“Regulasi ini menjadi dasar yang penting dalam pelaksanaan program strategis Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam menyukseskan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat,” katanya. [CR24-R1]
