Manokwari, TP – DPR Papua Barat gelar Rapat Paripurna masa sidang ke III Tahun 2025 dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis (4/9/2025), malam.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, tujuan utama penyampaian laporan pertanggungjawaban ini guna memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja keuangan.
Menurut Lakotani, Laporan Pertanggungjawaban merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
“Izinkan kami menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Papua Barat tahun anggaran 2024,” terang Lakotani dalam Rapat Paripurna tersebut.
Pendapatan, Rinci Lakotani, total realisasi pendapatan sampai berakhir tahun 2024 sebesar Rp. 4,492 triliun. Jika dibandingkan dengan target pendapatan sebesar Rp. 4,951 triliun. Kurang dari target sebesar Rp. 459 miliar atau mencapai 90,72 persen realisasi pendapatan tersebut diperiolah dari.
Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga 31 Desember 2024 dapat terealisasi sebesar Rp. 405 miliar atau 76,09 persen dari target 532 miliar yang diperoleh dari Pajak Daerah Rp. 272 miliar, retribusi Rp 1 miliar, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 37 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 93 miliar.
Pendapatan Transfer, lanjut Lakotani, hingga berakhir tahun 2024 realisasi sebesar Rp4,86 triliun atau 92,49 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4,417 triliun yang diperoleh dari.
Pertama sebut dia, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp. 213 miliar, Kedua, DBH bukan pajak sebesar Rp. 2,376 triliun. Ketiga, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 574 triliun.
Keempat, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 77 miliar. Kelima, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 843 miliar dan terkahir dana penyesuaian sebesar Rp. 0.
Kemudian, lanjut Lakotani, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, hingga berakhirnya tahun anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 1 miliar atau 71, 69 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1 miliar.
Berlanja, sambung dia, hingga berakhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 3,5 triliun atau 86,11 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3,490 triliun dengan rincian sebagai berikut.
Belanja operasional direalisasikan sebesar Rp. 2,276 triliun yang terdiri dari, Belanja Pegawai Rp. 505 miliar, Belanja Barang Rp. 1,40 triliun, belanja hibah Rp. 726 miliar, belanja bantuan sosial Rp. 4 miliar.
Untuk belanja modal direalisasikan sebesar Rp. 722 miliar, belanja Tanah Rp. 10 miliar, Belanja peralatan dan mesin Rp. 60 miliar, belanja bangunan dan gedung Rp. 135 miliar, belanja Jalan, Irigasi dan jaringan Rp. 516 miliar, belanja modal asset lainnya Rp. 125 juta.
Sedangkan, tambah Lakotani, realisasi transfer sampai berakhirnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1,720 miliar atau 93,75 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1,834 triliun dengan rincian yakni.
Transfer bagi hasil pendapatan direalisasikan sebesar Rp. 192 miliar, transfer bantuan keuangan Rp. 1,527 triliun.
Sementara, pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam tahun anggaran 2024, maka penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 367 miliar.
Berdasarkan uraian ini, maka secara umum realisasi APBD Papua Barat tahun 2024 sebagai berikut. Pendapatan Rp. 4,492 triliun, Belanja Rp. 3,5 triliun, Transfer Rp. 1,720 triliun, pembiayaan Netto Rp. 367 miliar sehingga terdapat silpa sebesar Rp. 133 miliar.
“Demikian Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Papua Barat Tahun 2024 disampaikan kepada DPR Papua Barat,” tandas Lakotani. [FSM-R5]
