Manokwari, TP – Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Papua Barat dan Forum Honorer 1002 Papua Barat dengan tegas meminta proses pengangkatan 1002 bulan ini harus dilaksanakan. Hal ini ditegaskan, Koordinator AHN Papua Barat, Benyamin A. Worabay dihadapan Kepala BKD Papua Barat, Herman Sayori dan jajarannya dalam aksi demo.
Benyamin mengungkapkan , BKD Papua Barat telah melakukan verifikasi berkas 1002 honorer di 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan hasil verifikasi sudah diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).
Untuk itu, AHN dan Forum Honorer 1002 Papua Barat meminta dengan tegas, BKD menghentikan data tambahan diluar data 1002 honorer yang telah dilakukan verifikasi disetiap OPD.
“Kemarin dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR-RI, MRPB dan BKN. Dimana, dalam pertemuan itu Komisi II meminta agar Tahun 2025 harus diselesaikan 1002 honorer. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini tahapannya sudah sampai dimana,” tegas Worabay.
Papua Barat tidak melaksanakan tahapan ini, maka hari ini AHN dan Forum Honorer 1002 Papua Barat meminta agar BKD tidak boleh membuka palang.
“Kami akan tunggu sampai Gubernur Papua Barat datang untuk membuka palang. Barulah kami bisa dengar, inilah aspirasi kami. Pengangkatan honorer 1002 harus dilaksanakan tahun ini,” tandas Worabay.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Herman Sayori membenarkan, ada penambahan data honorer dari 1002 naik menjadi 1092 hingga 1300 honorer.
Tetapi, kata Sayori, pihaknya melakukan verifikasi hingga turun menjadi 1092 honorer. Penambahan data honorer ini dirinya laporkan kepada Gubernur Papua Barat.
Hal inilah yang membuat proses ini mengalami keterlambatan dari Mei hingga sekarang September. Ini bukan kebijakan pribadi yang dirinya ambil.
“Data tambahan yang masuk ke kami di BKD, kami proses verifikasi dan dari jumlah 1300 turun menjadi 1092 honorer,” jelas Sayori dihadapan para honorer di depan Kantor BKD Papua Barat.
Ia mengklaim, penambahan data 90 orang honorer ini merupakan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur Papua Barat.
Menurutnya, penambahan 90 orang honorer ini bagi mereka yang terlambat verifikasi dan memiliki hak dan nasip yang sama dengan 1002.
“Penambahan 90 honorer ini sudah dibawa ke Kemenpan RB. Namun, selama 1 bukan di Jakarta tidak ada respon, maka berdasarkan perintah kami diminta segera melaksanakan pengangkatan 1002 honorer ini dari pada hangus,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah melaksanakan perintah Menpan RB dan Gubernur Papua Barat untuk memproses pengangkatan 1002 tenaga honorer di lingkup Papua Barat.
“Proses pengimputan data sudah berjalan dan sampai hari ini sudah ada 27 OPD data-data honorer yang sedangkan di proses. Jadi proses ini masih berjalan,” tandas Sayori.
Usai mendengar pernyataan Kepala BKD Papua Barat, para honorer masih menunggu Gubernur Papua Barat untuk mendapatkan kepastian tahapan pengangkatan 1002 tenaga honorer di Papua Barat.
Para pengunjuk rasa masih tetap berada di areal perkantoran sembari menunggu Gubernur Papua Barat untuk datang membuka palang kantor sekaligus mendapatkan kepastian.
Hingga berita ini dinaikan, palang Kantor BKD Papua Barat belum dibuka dan para honorer masih menunggu kehadiran Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Tetapi, disaat yang bersamaan Gubernur Papua Barat tengah memimpin rapat bersama para bupati di wilayah Papua Barat. Sehingga, proses pembukaan palang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Lasarus Indouw. [FSM-R2]
