Manokwari, TP – Proses 546 honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, Senin (15/9/2025) sore, mulai menunjukkan reasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah kantor dipalang para honorer yang tidak puas dengan keputusan tersebut, Selasa (16/9/2025) sore. Kantor yang dipalang, diantaranya Kantor Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (PKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sebelumnya, Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manokwari pun dipalang, tetapi palangnya sudah dibuka.
Plh. Kepala Disperindag Kabupaten Manokwari, Yahya Maabuat membenarkan tentang pemalangan kantornya gara-gara pengumuman kuota 546 CPNS dan PPPK.
“Anak-anak honorer yang tidak puas dengan pengumuman kemarin,” singkat Maabuat kepada Tabura Pos di sela-sela memantau pemalangan kantornya.
Dijelaskan Maabuat, sudah ada penjelasan terkait kuota pengangkatan CPNS dan PPPK oleh Pemkab Manokwari, karena keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua bisa diangkat.
Namun, kemungkinan tidak puas, sehingga melakukan pemalangan. “Silakan saja sampaikan aspirasi karena diatur dalam undang-undang. Saya sengaja masih di kantor sini, sekaligus memantau dan mengingatkan agar jangan anarkhis,” ujar Maabuat.
Diimbau Tetap Bersabar
Setelah aksi tersebut, Pj. Sekda Kabupaten Manokwari, Yan Ayomi menemui para tenaga honor yang melakukan pemalangan kantornya lantaran tidak masuk dalam kuota 546 CPNS dan PPPK.
Ayomi mengimbau tenaga honor yang namanya tidak masuk tetap bersabar, karena Pemkab dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati terus berusaha dan berjuang agar ada kesempatan lain untuk mengakomodir.
“Saya mengimbau dan berharap semua bersabar, menahan diri, jangan melakukan hal-hal yang di luar kontrol diri masing-masing, sehingga semua terjaga dengan baik dan kondusif. Pemerintah ke depan akan berjuang agar semua tenaga non ASN yang terdata dalam data BKN Regional Kabupaten Manokwari dapat terakomodir dengan baik,” kata Ayomi yang dimintai tanggapan Tabura Pos di Kantor Disperindag Kabupaten Manokwari, Selasa (16/9/2025) sore.
Ia menerangkan, 546 tenaga ASN yang mengikuti pemberkasan untuk mengisi kuota Formasi 2021. Dikatakan Ayomi, Formasi 2021 bukan formasi terakhir, karena masih ada Formasi 2024 yang bisa menjadi peluang bagi tenaga non ASN yang belum terakomodir.
Ayomi membeberkan, kuota Formasi 2021 yang diperoleh Pemkab Manokwari sebanyak 546 orang, sedangkan jumlah tenaga non ASN dari setiap OPD di lingkungan Pemkab Manokwari mencapai 1.922 orang.
“Kuota Formasi 2021 sebanyak 546 orang tidak sebanding dengan jumlah tenaga non ASN di lingkup Pemkab Manokwari,” kata Ayomi.
Dijelaskan Pj. Sekda, Pemkab Manokwari sudah mengumumkan seleksi penerimaan CPNS 2024 dengan kuota 400 orang dan 505 orang untuk formasi PPPK.
“Ini adalah peluang yang bisa diambil. Kalau ada kebijakan lain yang diberikan Pemerintah Pusat, entah itu pemberkasan langsung atau seperti apa, tetap akan disampaikan langsung oleh pemerintah daerah,” ujar Ayomi.
Dirinya mengakui banyak yang tidak puas dengan data 546 orang yang sudah di-SK-kan oleh Bupati untuk pemberkasan, tetapi jumlah tenaga non ASN yang ada cukup banyak, sedangkan formasinya terbatas.
“Pemerintah tetap akan berjuang. Kami harap doa dan dukungan, terutama kepada Bapak Bupati Manokwari dan pemerintah daerah, sehingga apa yang diperjuangkan dapat didengar oleh Pemerintah Pusat dan semua dapat terakomodir,” tandas Ayomi.
Dari pantauan Tabura Pos, Pj. Sekda menemui para honorer yang memalang Kantor Disperindag Kabupaten Manokwari. Ayomi yang juga Kepala Disperindag memberikan penjelasan terhadap mereka yang melakukan pemalangan, sekaligus membuka palang tersebut. [SDR-R1]
