Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran 2024. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) APBD Papua Barat tahun Anggaran 2024 senilai Rp. 133,94 miliar.
Juru Bicara Gabungan Fraksi-fraksi terdiri dari Fraksi NasDem Bersatu, Fraksi Golkar, dan Fraksi Amanat Sejahtera DPR Papua Barat, Ferry Auparay mengatakan, Silpa Tahun Anggaran 2024 ini nilainya terlalu besar. Hal ini menjadi catatan bagi gabungan fraksi DPR Papua Barat kepada gubernur bahwa masih banyak sektor-sektor yang membutuhkan anggaran.
“Kami harap, pada APBD Perubahan Silpa ini dapat didistribusi habis terutama kepada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Auparay kepada wartawan di sela-sela Rapat Paripurna di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (15/9/2025), malam.
Lebih lanjut, kata Auparay, anggaran-anggaran tersebut mengapa tidak digunakan untuk membangun di sektor Kesehatan, sektor Pendidikan, sektor ekonomi dan sektor lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat.
Sehingga, sambung dia, masyarakat dapat merasakan bahwa, negara telah hadir dengan APBD yang begitu besar, masyarakat dapat merasakan program-program pemerintah.
Menurutnya, dengan nilai Silpa yang cukup besar menunjukan kinerja pemerintah kurang sehat, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Silpa tersebut. “ Inilah yang kita harapkan agar menjadi atensi khusus bagi bapak gubernur untuk segara membentuk tim ekonomi dan OPD-OPD teknis terutama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan,” harapnya.
Ia menilai, masih banyak UMKM, masih banyak mama-mama Papua yang berjualan di pinggir jalan tanpa modal. Seharusnya, anggaran ini dapat menyentuh mereka dalam bentuk dana stimulant.
“Sesuai kebijakan keuangan, kalau silpa kita besar pastinya akan berdampak kepada penerimaan APBD Tahun Anggaran 2026. Kita harap di APBD Perubahan anggaran ini dapat terserap habis agar tidak menjadi kendala,” harapnya.
Dirinya berkomitmen, pada APBD perubahan, pihaknya akan mengawal distribusi anggaran kesetiap program Pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Disinggung terkait Silpa APBD Papua Barat Tahun 2024, terdiri dari pos-pos anggaran mana saja, Auparay mengakui, hal itu belum dirincikan, maka pada kesempatan lain pihaknya akan mengejar hal itu.
“Kami komitmen akan menawal agar tidak ada lagi Silpa pada APBD Perubahan. Pengawalan ini akan dilakukan dari proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD, bahkan hingga masuk pada sidang APBD perubahan. Kita akan kawal agar Rp. 133 miliar ini dapat terserap habis 3 bulan terakhir,” tandas Auparay. [FSM-R2]
