Manokwari, TP – Ratusan guru di Manokwari mengaku kecewa terhadap sikap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari yang diduga hingga saat ini tidak menindaklanjuti keluhan terkait tanah mereka yang sedang bermasalah.
Hugo Renold Prawar, SH selaku penanggung jawab yang diberi kuasa untuk mengurus masalah tanah 154 guru, mengungkapkan masalah ini telah disampaikan secara resmi kepada pihak DPRK Manokwari pada 4 September 2025 lalu.
“Jadi pada saat itu ada Komisi I sampai Komisi IV, kita bertemu di kantor DPRK Manokwari langsung,” ungkap Hugo kepada Tabura Pos melalui telepon selulernya, Selasa (23/09).
Namun, sejak pertemuan tersebut, pihaknya sama sekali tidak mendapatkan informasi atau tindaklanjut dari DPRK terkait permasalahan tersebut.
“Mereka ini kecewa sudah tidak percaya dengan DPR, mungkin nanti ada cara lain yang akan dilakukan oleh ratusan guru ini, yang jelas mereka akan memperjuangkan hak mereka,” ucapnya.
Hugo membeberkan, setelah pertemuan pertama para guru sudah berupaya mengkonfirmasi kembali hasil tindaklanjut oleh pihak DPRK.
Dikhawatirkan, jika berlarut-larut dapat mempengaruhi moral dan konsentrasi para guru dalam menjalankan tugasnya.
Untuk itu, mereka meminta komitmen dan keseriusan DPRK Manokwari untuk segera menindaklanjuti persoalan hak atas tanah mereka.
“Jadi setelah pertemuan pertama kita sudah tanyakan hasil tindaklanjutnya tapi dari DPRK sampaikan mereka masih sedang melaksanakan agenda dewan. Guru-guru minta waktu satu minggu tapi sampai sekarang belum ada tindaklanjut,” pungkasnya.
Sebelumnya sebanyak 154 guru di Manokwari menyampaikan keluhan ke DPRK Manokwari terkait pembelian tanah secara cicil dan sudah lunas tapi tidak bisa dilakukan pembangunan.
Para guru saat ini tidak menginginkan tanah tersebut dan menuntut agar uang cicilan mereka yang dipotong dari gaji segera dikembalikan. [AND-R4]
