Manokwari, TP – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat, terus mendorong jumlah mahasiswa penerima beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Kepala LL Dikti Wilayah XIV, Prof. Dr. Suriel Mofu menyatakan, jumlah mahasiswa di wilayah XIV Papua dan Papua Barat di tahun 2025 terus mengalami peningkatan.
“Sejauh ini kita sudah berikan beasiswa KIP Kuliah untuk 16 ribu mahasiswa. Kita akan terus berupaya menambah pemberian KIP Kuliah kepada seluruh mahasiswa di Papua walaupun memang tantangannya berat,” kata Mofu saat ditemui wartawan di STIMK Creatindo, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, dari 60 ribu mahasiswa di tanah Papua, baru 16 ribu yang mendapat beasiswa KIP Kuliah, dan masih ada 44 ribu lagi yang perlu mendapat beasiswa tersebut.
Lanjutnya, tiap tahun sekitar Rp330 miliar lebih untuk beasiswa KIP Kuliah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) sebagai bantuan pendidikan . Setiap mahasiswa mendapat Rp8 juta per tahun diberikan hingga mahasiswa menyelesaikan masa studinya.
“Tahun ini saya sudah disalurkan 1.683 beasiswa. Tidak banyak, tapi saya akan tambah sampai 4.200 beasiswa lagi untuk tahun depan. Saya sudah ajukan mudahan-mudahan disetujui pemerintah pusat,” ungkapnya.
Mofu berharap, andil pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dapat memberikan KIP Kuliah gubernur maupun bupati bagi mahasiswa-mahasiswanya.
“Saya ada jalan tantang gubernur-gubernur, bupati – bupati masa hanya saya saja yang berikan 16 ribu beasiswa. 16 ribu beasiswa dari presiden, masa pemerintah daerah tidak bisa berikan,” ujarnya.
Mofu mengungkapkan alasannya mendorong beasiswa KIP Kuliah bagi mahasiswa terutama asli Papua karena mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu dengan pendapatan rata-rata per bulan di bawah Rp2 juta.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar mereka tidak merasa ditinggalkan dalam pembangunan pendidikan tinggi. LL Dikti Wilayah XIV memiliki data lengkap mengenai mahasiswa di seluruh Tanah Papua yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan program beasiswa,” bebernya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Kalau pemerintah pusat berani mengalokasikan dana besar untuk mahasiswa Papua, seharusnya pemerintah daerah juga ikut membantu anak-anaknya sendiri,” tukas Mofu. [SDR-R4]
