Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari akan menghadirkan program pelayanan gratis, selain biaya pendidikan pada 2026.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengaku pihaknya sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pelayanan kesehatan gratis.
Diutarakannya, program ini akan diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau program JKN dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
“Saya, Wakil Bupati dan jajaran terkait, saat ini sedang menyiapkan peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Manokwari yang terintegrasi antara Jamkesda dengan Jamkesmas,” jelas Indou kepada para wartawan di Aula PWKI Papua Barat, Selasa (21/10/2025).
Dijelaskannya, program pelayanan kesehatan gratis yang akan diberi nama ‘Manokwari Sehat’, bertujuan menutup celah pembiayaan yang belum tercover oleh program Jamkesmas atau JKN.
“Nanti program pelayanan Manokwari Sehat atau program kesehatan gratis ini akan membiayai aspek-aspek pembiayaan yang tidak dibiayai oleh Jamkesmas,” jelasnya.
Ditambahkan Indou, pemda akan mengidentifikasi beban layanan kesehatan di setiap fasilitas yang sudah dan belum ditanggung Jamkesmas.
Menurutnya, komponen pembiayaan yang belum tercakup dalam Jamkesmas inilah yang akan ditanggung melalui program Manokwari Sehat atau program pelayanan kesehatan gratis. “Ini merupakan upaya nyata Pemkab Manokwari meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari,” katanya.
Bupati menyebut program pelayanan kesehatan gratis juga akan berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting. Saat ini, ungkap dia, Pemkab sudah menyelesaikan roadmap penurunan stunting dan berkomitmen menjalankan pendekatan yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
“Kita berharap penanganan stunting dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik, menyasar langsung keluarga-keluarga yang penyumbang lahirnya anak-anak stunting di Kabupaten Manokwari,” katanya.
Menurut Bupati, stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, juga merupakan refleksi dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk itu, program penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi, bukan sekedar memberi bantuan makanan tambahan.
“Program penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya dengan memberikan asupan makan dan minum, tetapi juga melalui program tambahan seperti bedah rumah dan peningkatan sanitasi lingkungan bagi keluarga yang terdampak stunting,” jelas Bupati.
Dirinya berharap dengan pendekatan ini, intervensi terhadap stunting bisa menyentuh akar permasalahan karena akan menjadi mubazir jika tidak ditangani dengan baik.
Untuk itulah, tegas Indou, program ini harus dilakukan dengan mengintervensi langsung ke akar permasalahan stunting di Kabupaten Manokwari. [SDR-R1]