Sorong, TP- Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (reses) di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (30/10/2025). Di Kabupaten Sorong, Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dengan Kelompok Tani Sidodadi, Jalan Nusa Indah SP 2, Kelurahan Klaru, Distrik Mariat.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Wakil Bupati Sorong, Sutejo, S.Pd., dan sejumlah pejabat dari Kementerian mitra kerja Komisi IV yang membidangi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, Badan Karantina, Badan Pangan Nasional dan Badan Restoasi Gambut dan Manggrove.
Setelah menyampaikan menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan Komisi IV DPR RI. Wakil Bupati Sorong, Sutejo mengungkapkan,Kabupaten Sorong merupakan kabupaten induk yang telah melahirkan lima kabupaten dan satu kota, serta turut menjadi bagian dari pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Meski memiliki potensi besar di sektor pertanian, kata Sutejo, Kabupaten Sorong masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan irigasi dan regenerasi petani yang lambat.
“Petani kita sebagian besar sudah berusia lanjut. Sementara generasi muda banyak yang beralih ke sektor lain. Padahal, kalau dikelola dengan baik, sektor pertanian padi di Sorong bisa menjadi penopang ekonomi daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kehadiran Komisi IV DPR RI di Papua Barat Daya memberikan harapan besar bagi pengembangan pertanian dan peternakan.
Ia menuturkan, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih karena Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan kawasan timur Indonesia.
“Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan akan menjadi prioritas untuk pengembangan lumbung pangan. Beberapa daerah lainnya akan diarahkan menjadi sentra peternakan. Potensi wilayah kita sangat strategis dan harus dikembangkan secara berkelanjutan,” kata Gubernur Kambu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh petani di Papua Barat Daya. Ia menilai Kabupaten Sorong sebagai contoh nyata keberagaman dan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang kuat dalam mendukung pembangunan nasional.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan kelompok tani. Sejumlah perwakilan petani mengeluhkan banjir yang kerap merusak lahan pertanian dan menyebabkan gagal panen. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan pengelolaan limbah ternak Sapi untuk dijadikan pupuk alami, bantuan motor roda tiga untuk mengangkut hasil panen, serta subsidi benih unggul yang harganya cukup tinggi di pasaran.
Perwakilan petani, Timotius Asem, berharap kunjungan kerja ini tidak hanya sebatas seremoni, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan program nyata. “Kami ingin kunjungan ini membawa hasil. Petani lokal butuh dorongan usaha tani, bantuan alat, dan benih unggul agar bisa meningkatkan hasil produksi,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan siap memperjuangkan kepentingan para petani di tingkat pusat. “Kami akan berusaha memenuhi aspirasi masyarakat. Semua masukan ini akan kami sampaikan dan perjuangkan melalui kementerian terkait,” tegas perwakilan Komisi IV.
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap sektor pertanian, Komisi IV DPR RI bersama sejumlah mitra kementerian menyerahkan berbagai bantuan secara simbolis untuk petani dikabupaten sorong dan beberapa kabupaten lainya. Di antaranya, pupuk dari PT Pupuk Indonesia sebanyak 5 ton, benih padi senilai lebih dari Rp65 juta, serta obat-obatan hama pertanian senilai total Rp156 juta.
Selain itu, turut diberikan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti rice transplanter, traktor, pompa air, handsprayer, dan power thresher dengan total nilai mencapai lebih dari Rp660 juta. Selain sektor pertanian, bantuan juga diberikan untuk bidang peternakan berupa obat-obatan, vitamin, semen beku, benih indigofera, serta peralatan inseminasi buatan senilai kurang lebih Rp100 juta. Komisi IV juga menyerahkan 150 coolbox dan 8 chest freezer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta 150 paket sembako dan alat pancing dari PT RNI/IDFOOD senilai sekitar Rp70 juta.
Gubernur Elisa Kambu menambahkan, pemerintah provinsi juga menyiapkan modal sebesar Rp. 18 miliar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk mendukung UMKM di wilayah Papua Barat Daya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting bagi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pertanian dan peternakan di Papua Barat Daya. Harapannya, langkah konkret hasil kunjungan ini dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Sorong dan sekitarnya.[MPS-R2]
