Manokwari, TP – Realisasi Pendapatan Pemprov Papua Barat per tanggal 25 November 2025 sebesar Rp. 2,7 triliun atau 76 persen, dari total APBD T.A 2025 sebesar Rp. 3,636 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2,441 triliun atau 64,75 persen, dari pagu anggaran belanja Rp. 3,770 triliun.
“Tahun ini, Papua Barat juga mengalami defisit sebesar Rp. 133 miliar, dan SILPA Rp. 133 miliar,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Agus Nurroddi, SE.,M.Si, AK., CA, dalam laporannya saat rapat monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan ABPD T.A 2025 di Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Rabu (26/11).
Dijelaskan Agus, realisasi belanja APBD Papua Barat sebesar 64,75 persen itu adalah, realisasi dalam bentuk SP2D yang diterbitkan Pemprov Papua Barat, dan telah dicairkan ke RKUD dan rekening kas daerah.
Ia juga mengungkapkan, seluruh dokumen yang diajukan ke BPKAD Papua Barat telah diproses menjadi SP2D. “Saya yakin dengan langkah pro aktif seluruh pimpinan OPD sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari SPM yang baru masuk sekitar Rp. 80 miliar. Mudah-mudahan dalam verifikasi dokumen tidak ada kendala supaya SP2D-nya bisa berproses di hari yang sama, ini komitmen kami,” terang Agus.
Lebih lanjut dirincikan Agus, realisasi pendapatan Rp. 2,7 triliun itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.231 miliar atau 50,55 persen, dari Rp. 475, 860 miliar. PAD Papua Barat meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain -lain PAD yang sah.
Sementara realisasi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 2,416 trililun dari anggaran Rp. 3.042 triliun. Untuk realissi belanja dari 64,75 pesen, ungkap Agus, belanja operasi telah mencapai 53 persen, belanja modal 48 persen, belanja tak terduga 47 persen, dan belanja transfer sekitar 96,92 persen.
“Seluruh dana transfer ke daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Migas dan Otsus telah direalisasikan 100 persen . Transfer terakhir sekitar Rp.532 milar kepada kabupaten se Provinsi Papua Barat, tinggal transfer utang ke Pemprov Papua Barat Daya sebesar Rp. 1 miliar,” terang Agus dihadapan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri, Drs. Yudia Ramli, M.Si, dan para Bupati se Papua Barat.
Dikemukakan Agus, kurang optimalnya realisasi serapan APBD T.A 2025 dipengaruhi menyusul adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, keterlamnatan pelelangan pekerjaan, keterlambatan progres pekerjaan karena cuaca, keterlambatan penagihan, penyesuaian APBD Perubahan 2025 setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri, dan aplikasi SIPD sering gangguan terkait pemeliharaan aplikasi.
“Mudah-mudahan diakhir tahun ini SIPD tidak gangguan, karena kita tidak bisa mengambil langkah -langkah lain dengan penerapan SIPD dalam penatausahaan keuangan ini. Gangguan pada SIPD terjadi dalam penatausahaan, kerap ditemukan masa pemeliharaan. Lamanya bisa terjadi sampai 7 hari seperti yang terjadi di awal November 2025 , kasus serupa juga terjadi dua bulan lalu,” jawab Agus saat ditanyai Yudia Ramli detail gangguan SPID tersebut.
Dana Otsus dan DTI
Terkait dana Otsus dan Dana Tambah Infrastrukru (DTI) yang diperoleh Papua Barat . Agus melaporkan, dana Otsus Papua Barat untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 1, 9 triliun, dimana dari dana tersebut sebesar Rp. 1,028 triliun di transfer ke kabupaten se- Papua Barat. Dana Otsus dan DTI ini terdiri dari dana Otsus 1 persen atau sebesr Rp.149 miliar, DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp.118 miliar, DBH SDA Pertambangan Gas Alam sebesar Rp. 1,172 triliun, dana Otsus Khusus 1,25 persen Papua atau sebesar Rp. 188 miliar, dan DTI Papua sebesar Rp. 349, 419 miliar.
“Realisasi DBH Migas Otsus sampai hari ini telah mencapai 100 persen hingga ke kabupaten se Papua Barat, sudah transfer. Sisa realisasi dana Otsus 1 persen, dan dana Otsus 1,25 persen Papua, serta DTI baru mencapai 25 persen. Laporan sudah selesai disusun untuk sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Keuangan, mudah-mudahan syarat salur dapat diterima DJPK saat salur di tempat yang dilaksanakan di Jayapura, Kamis (27/11) ,” tandas Agus.
Berdasarkan data realisasi belanja pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Provinsi Papua Barat T.A 2025 dapat disimpulkan bahwa, komitmen PDN sangat tinggi sebesar 91,69 persen, menandankan dukungan kebijakan yang kuat. Pelaksanaan PDN juga tinggi mencapai 89,55 persen , menunjukkan kepatuhan penyedia terhadap kontrak. Namun realisasi PDN terhadap komitmen sangat rendah hanya 31,91 persen, ini menandakan masalah di tahap perencanaan, spesifikasi, dan kesiapan penyedia serta penyerapan belanja produk yang belum optimall.
” Rendahnya realisasi PDN terhadap komitmen ini sangat mempengaruhi serapan anggaran, tetapi mudah-mudahan di sisa waktu yang ada realisasi keuangan saat ini berkisar 64,75 persen dapat terus ditingkatkan, bila dibandingkan per tanggal 14 November 2025 realisasi keuangan masih berkisar 48 persen, tetapi terjadi lonjakan yang siginifikan karena dibarengi semangat para pimpinan OPD untuk mencairkan anggarannya,” kata Agus dengan nada optimis. (K&K)
