Manokwari, TP – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat, Origenes Idjie mengatakan, wilayah Papua Barat memiliki potensi yang cukup besar khusus di sektor Kelautan dan Perikanan.
Namun potensi di sektor Kelautan dan Perikanan belum dilirik dan dikelola secara maksimal, karena tidak didukung oleh perangkat kelembagaan di tingkat kabupaten.
“Hari ini, kita hanya melihat potensi sektor minyak dan gas bumi (migas) di LNG Tangguh, pabrik semen dan sektor kehutanan saja. Tetapi, kita belum melirik sektor kelautan dan perikanan,” kata Idjie kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (24/11/2025).
Saat ini, kata Idjie, sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Barat tentang Pembentukan Kelembagaan di sektor Kelautan dan Perikanan yang disusun oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kepala DKP Papua Barat sebelumnya.
Menurut Idjie, pembentukan unit pelaksanaan teknis (UPT) Kelautan dan Perikanan yang kurang. Pada hal, sambung dia, UPT-UPT ini merupakan tempat untuk menggali potensi yang ada untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Nanti, setelah kita bentuk UPTbarulah dilakukan rapat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” ujarnya.
Tugas Bapenda, lanjut Idjie, untuk mengidentifikasi dan mengiventarisir OPD-OPD penghasil yang ada bukan objek pajak. Karena, objek pajak ini berada di OPD-OPD penghasil, sebab mereklah yang mengetahui objek-objek pajak tersebut.
Menurut Idjie, dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribsi Daerah, tidak dijabarkan target PAD bagi setiap OPD penghasil.
Seharusnya, tegas Idjie, dalam Perda tersebut harus ditetapkan target-target PAD untuk setiap OPD penghasil. Misalnya, kata Ijie, di Pemprov Papua Barat ada 10 OPD penghasil seperti di DKP Papua Barat diberikan target dalam 1 tahun anggaran harus setor Rp. 2 miliar.
“Jadi OPD yang berhasil mencapai target atau bahkan lebih dari target akan mendapatkan reward. Tetapi, kalau kurang dari target tersebut, maka akan mempengaruhi kinerja dari OPD tersebut,” ujar Idjie.
Untuk itu, saran dia, kedepan harus dilakukan rapat secara teknis bersama Bapenda, sehingga pihaknya dapat menyampaikan hal-hal seperti ini dalam peningkatan potensi daerah.
Disamping itu, sambung dia, Bapenda harus berani menetapkan target PAD disetiap OPD dan diakhir tahun akan dinilai mencapai target atau tidak mencapai target atau over target dan harus ada reword.
“Tapi, kita harus ingat, pajak ini jangan sampai menjadi beban juga bagi masyarakat. Mereka menyetor pajak karena kesadaran, jangan sampai pajak menjadi beban,” tandas Idjie. [FSM-R2]
