Manokwari, TP – Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat mempengaruhi realisasi Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yudhi Ramli saat melakukan Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Provinsi dan Kabupaten se Papua Barat di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (26/11/2025).
Dijelaskan Yudhi, jika tidak didukung dengan kapasitas SDM yang maksimal, maka dalam proses pencairan akan mengalami hambatan atau kendala.
Misalnya, karena tidak didukung SDM yang baik, dalam proses pencairan akan terjadi bolak-balik, karena kekurangan berkas atau ada berkas yang belum sempat ditandatangani dan lainnya.
Kemudian, lanjut Yudhi, di bagian Keuangan tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam pengajuan pencairan, sehingga menimbulkan kendala dan lainnya.
“Persoalan SDM dan SOP inilah yang sering kali menghambat proses realisasi pendapatan dan belanja APBD,” kata Yudhi dalam pertemuan Monitoring, Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan APBD Tahun 2025.
Dikatakan Yudhi, ada dua instrument yang menjadi barometer untuk melihat realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD. Pertama, kata dia, Surat Perintah Membayar (SPM) dan kedua Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Lebih lanjut, kata Yudhi, data realisasi pendapatan dan realisasi belanja APBD provinsi maupun 7 kabupaten se Papua Barat yang diterima pihaknya, Jumat (14/11/2025), hanyalah data SP2D dan semuanya sudah dicairkan melalui KPPN.
Sebelumnya, Yudhi menegaskan, dalam monitoring, evaluasi dan asistensi ini pihaknya ditugaskan Mendagri untuk melihat dua terkait pelaksanaan APBD di provinsi dan kabupaten se Papua Barat.
Pertama, jelas Yudhi, pihaknya ingin memonitoring terkait realisasi pendapatan dan realisasi belanja, dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja akan terlihat progress pelaksanaan APBD tahun 2025 di wilayah Papua Barat.
“Ampir 11 hari terakhir kita telah memperoleh data realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Ya, mudah-mudah di Rabu (26/11/2025) ini, Sekda Papua Barat dan para bupati se Papua Barat dapat menyampaikan progress realisasi pendapatan dan belanja,” kata Yudhi dalam pertemuan tersebut.
Kedua, kata Yudhi, realisasi pendapatan dan belanja tidak dapat dilihat dari satu perspektif yakni, administrasi atau teknis saja. Tetapi, ada perspektif lain yang harus dilihat.
“Kenapa di satu kabupaten realisasinya kurang optimal, tapi kabupaten lain grafiknya realisasi mengalami peningkatan. Sementara Gubernur dan para Bupati targetnya 90 persen, makanya kami hadir disini untuk banyak mendengar langsung dari kepala daerah,” ujar Yudhi.
Ia mempersilahkan, Gubernur dan para Bupati menyampaikan kendala yang dihadapi saat realisasi pendapatan dan belanja APBD dan akan direkam.
Sebab, sambung dia, pihaknya juga memiliki indikator penilaian tersendiri. Misalnya, para bupati sampaikan adanya keterlambatan, tidak optimal karena terlambat dalam urusan administrasi di DAK, diujung tahun barulah keluar pedoman atau petunjuk teknis (Juknis).
“Sekali lagi, silahkan gubernur yang diwakili sekda dan para bupati menyampaikan hambatannya, pihaknya akan mendengar dan memberikan asistensi agar diakhir tahun ini realisasi pendapatan dan belanja dapat mencapai target sesuai yang ditetapkan, baik gubernur maupun para bupati,” tandas Yudhi. [FSM-R2]
