Manokwari, TP – Lomba busana menggunakan bahan daur ulang semarakkan Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-53 tahun 2025 yang dilaksanakan TP-PKK Manokwari, di salah satu pusat perbelanjaan, Jumat (28/11/2025).
Berbagai keunikan busana dari bahan daur ulang ditampilkan para peserta baik anak-anak maupun remaja saat berjalan di atas panggung.
Ketua TP – PKK Kabupaten Manokwari, Ny. Febelina Indou mengatakan, HKG PKK ke-53 menjadi momentum penting untuk memperkokoh gerakan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
PKK Manokwari menjadikan HKG sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen bagi seluruh jajaran dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berdaya.
“Kegiatan ini juga menjadi wadah apresiasi bagi kader, tokoh perempuan, dan pelaku UMKM yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi keluarga,” ujar Febelina dalam laporannya.
Lomba daur ulang diikuti 46 peserta menonjolkan kreativitas fashion berbahan limbah ramah lingkungan.
“Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu menjadi ruang tumbuh bagi kreativitas masyarakat, khususnya perempuan, sekaligus memperkuat peran PKK dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari,” tukasnya.
Febelina menambahkan, pelaksanaan HKG ke-53 tahun ini juga mengoptimalkan fungsi PKK sebagai mitra pemerintah melalui 10 Program Pokok PKK.
“Keegiatan ini bertujuan memperkuat peran PKK dalam pembangunan berbasis keluarga, meningkatkan kapasitas kader sebagai penggerak perubahan, mengoptimalkan implementasi 10 Program Pokok PKK secara holistik, serta memperkuat kemitraan strategis untuk pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain lomba busana daur ulang, ada juga lomba Cha Cha kategori organisasi dengan 35 pasangan dan kategori umum dengan 23 peserta, serta pameran UMKM, produk pangan lokal, dan kerajinan tangan yang diikuti 30 pelaku UMKM dengan 20 booth.
Bupati Manokwari, Hermus Indou mengatakan, TP – PKK Manokwari telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong efektivitas pembangunan daerah.
“PKK tidak boleh dipandang sebagai organisasi pelengkap, tetapi harus menjadi organisasi yang aktif, dinamis, dan mampu merespons berbagai persoalan pembangunan daerah,” ucapnya.
Ia menambahkan, PKK adalah organisasi yang dipimpin oleh istri kepala daerah. Sama seperti kepala daerah yang harus bertanggung jawab kepada publik.
Oleh karena itu, PKK harus mempertanggung jawabkan kiprahnya di hadapan masyarakat. Karena itu jangan memimpin organisasi secara asal, jadikan PKK organisasi yang hidup, yang bergerak menjawab persoalan dan menghadirkan solusi nyata bagi pemerintah daerah. [SDR-R2]
