Manokwari, TP – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Provinsi Papua Barat menggelar perayaan puncak peringatan HUT PTA Provinsi Papua Barat ke-3 yang jatuh pada Jumat, 5 Desember 2025, di Aston Niu Hotel, Manokwari, Kamis, 4 Desember 2025.
Perayaan ini sekaligus dirangkai dengan penandatanganan MoU PTA Provinsi Papua Barat dan 5 instansi eksternal di Provinsi Papua Barat.
Kelima instansi eksternal, yakni Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat, PT Pos Indonesia Regional Papua Barat, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
Pada kesempatan ini, PTA juga me-launching Sistem Manajemen Agenda Rapat Terintergrasi (SMART) Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Papua Barat, sekaligus menayangkan lagu Mars PTA Provinsi Papua Barat.
Sekda Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere dalam sambutannya, mengatakan, pencapaian pembangunan di bidang hukum memerlukan sinergitas semua bidang, termasuk keterlibatan pemerintah daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.
Dikatakan Temongmere, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat turut berbahagia bahwa pada akhirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan 5 Pengadilan Tinggi Agama, di Provinsi ini.
“PTA Papua Barat kurang lebih 3 tahun yang lalu akhirnya hadir dan memberi warga terhadap proses penegakan hukum di Provinsi Papua Barat,” kata Temongmere.
Dijelaskan Sekda, PTA dan seluruh pengadilan agama yang ada di bawah wilayah hukum PTA Provinsi Papua Barat hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat Papua Barat, terutama peradilan hukum perwakilan, waris, hibah, dan lain-lain.
Temongmere berharap pelaksanaan tugas perwakilan PTA Provinsi Papua Barat dan Pengadilan Agama di bawahnya bisa berjalan baik dan masyarakat terlayani sebaik-baiknya.
Sejak awal, lanjut Temongmere, bahkan sejak pembentukan PTA Provinsi Papua Barat baru berupa wacana dan rencana, Pemprov Papua Barat hadir sebagai bagian dari perjuangan untuk mengawal dan memastikan bahwa PTA bisa terbentuk di Provinsi ini.
Untuk itu, kata dia, sejak rekomendasi terhadap perubahan birokrasi pada 5 Desember 2022 hingga saat ini, Pemprov berkomitmen untuk menjaga eksistensi PTA Provinsi Papua Barat.
“Komitmen tersebut telah kami tunjukkan dengan pemberian hibah sebesar Rp1 miliar tahun 2023 dan di tahun 2025 dilaksanakan penyerahan hibah tanah untuk pembangunan gedung PTA Papua Barat yang saat ini lokasinya telah tersedia dan mulai persiapan untuk pembangunan,” ungkap Temongmere.
Sementara Ketua PTA Provinsi Papua Barat, Drs. H. Pandi, SH, MH mengatakan, dalam usia yang mudah, PTA Provinsi Papua Barat melakukan berbagai hal dari awal berdiri sampai hari ini.
Dikatakan Pandi, di usia PTA Provinsi Papua Barat yang ke 3 pada 2025, PTA Provinsi Papua Barat di 2024, meraih predikat terbaik PTA se-Indonesia dalam penyelesaian perkara secara elektronik.
“Jadi ada tiga provinsi yang meraih penghargaan terbaik dari Mahkamah Agung, PTA Papua Barat, PTA Kepulauan Riau, dan PTA Bandung, dalam menyelesaikan perkara secara elektronik,” rinci Pandi, dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pada momentum ini, pihaknya akan menandatangani MoU bersama 5 instansi eksternal dan akan menyusul MoU dengan Polda Papua Barat.
“Semua ini kita lakukan dalam rangka membantu Pemprov Papua Barat sesuai tupoksi kita masing-masing, membantu dalam rangka memberi pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat Papua Barat, khususnya di Manokwari,” katanya.
Diutarakan Pandi, PTA Provinsi Papua Barat masih membawahi wilayah Sorong hingga Fakfak. “MoU ini kita lakukan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Papua Barat,” tandas Pandi. [FSM-R1]
