Manokwari, TP – Serapan anggaran dan program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat menjelang akhir tahun anggaran 2025 terus dimaksimalkan. Jelang akhir tahun, berangkat dari hasil evaluasi terakhir sebesar 74 persen sudah mendekati 90 persen.
Kepala Bapenda Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, mengatakan serapan anggaran dan program ini sesuai evaluasi pekan lalu. Serapan anggaran dan program ini tidak bisa mencapai 100 persen, karena ada komponen belanja pegawai terkait kenaikan gaji atau penambahan pegawai.
“Kalau belanja program kegiatan yang langsung kepada masyarakat maupun wajib pajak akan dimaksimalkan hingga mencapai 95 persen,” terang Bachri kepada Tabura Pos di Kantor Gubernur Papua Barat, belum lama ini
Ia mengungkapkan, batas akhir untuk pengajuan berkas Ganti Uang (GU) sampai dengan 29 Desember. Untuk itu, saat masa libur Fakultatif, Bapenda dan BPKAD tetap melakukan pelayanan.
Disinggung terkait kendala dalam serapan program dan anggaran, Bahcri menerangkan, Bapenda berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Sebab, lanjut dia, OPD lainnya mengejar indikator dari pada program kerja mereka misalnya, indeks kemiskinan, indeks layanan Kesehatan. Tetapi kalau di Bapenda indikatornya hanya dua yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah.
“Kita harus lakukan anasisa bahwa, setiap pengeluaran harus berdampak pada PAD dan pendapatan daerah. Kita harus pastikan setiap pengeluaran harus berdampak pada PAD dan pendapatan daerah,” terangnya.
Dirinya berharap, serapan dan capaian program dan anggaran dari Bapenda merupakan indicator atau ukuran yang dapat dihitung pada saat belanja Bapenda terealisasi.
“Semakin besar realisasi program dan anggaran, maka semakin besar PAD dan pendapatan daerah,” ujarnya.
Tentang target PAD Papua Barat tahun 2025, jelas Bahcri, di tahun 2025 target PAD yang diberikan kepada pihaknya sekitar Rp. 400 miliar.
Hal ini, lanjut Bachri, sesuai target yang diberikan Wakil Gubernur dan Sekda Papua Barat bahwa realisasi pendapatan daerah harus berada diangka 95 persen saat monitoring perwakilan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai angka itu,” tandas Bachri. [FSM-R2]
