Manokwari, TP — LP3BH Manokwari mencatat sepanjang 2025, situasi hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua dan terkait orang asli Papua, senantiasa buruk.
“Keburukan ini diakibatkan pula oleh keberadaan lembaga negara, seperti TNI dan Polri yang belum mampu menempatkan diri sebagai lembaga pengayom rakyat Papua asli,” ungkap Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH dalam press release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Selasa, 30 Desember 2025.
Ia menjelaskan, hal itu terbukti dengan gelombang pengungsian yang signifikan di seluruh tanah Papua. Angka tertinggi, beber Warinussy, terjadi di Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, termasuk di Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, dan Deiyai, di Provinsi Papua Tengah.
“Kemudian di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat,” rincinya.
Ia menerangkan, tidak terlihat peran aparat negara dalam memberikan rasa aman dan damai pada masyarakat Papua asli di kawasan yang menjadi area konflik bersenjata. Sebab, banyak rakyat sipil tidak mendapat akses pelayanan kesehatan, seperti bertemu dan berkonsultasi dengan para dokter.
Di sisi lain, sambung Warinussy, rakyat sipil Papua asli juga mendapat tekanan politik dari saudaranya yang bergerilya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Sementara peristiwa-peristiwa saling serang di antara TPNPB dengan alat negara, TNI dan Polri, seringkali diduga keras membawa korban di pihak rakyat sipil Papua,” tambahnya.
Diutarakannya, alasan sebagai anggota atau simpatisan TPNPB, gampang sekali rakyat Papua di wilayah konflik dianiaya, bahkan dibunuh secara keji dan atau dihilangkan.
“Sayang sekali karena tidak pernah para terduga pelaku yang diduga merupakan anggota TNI dan Polri dihadapkan ke pengadilan yang netral dan adil serta imparsial. Bukti nyata, kasus pembunuhan kilat terhadap Pdt. Yeremias Senambani yang sampai akhir 2025, belum terselesaikan oleh negara secara hukum,” jelas Warinussy.
Di samping itu, ungkapnya, ada juga kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Wasior pada 2001 dan di Wamena pada 2003.
Ia mengungkapkan, LP3BH melihat belum ada kemauan politik dari Negara Republik Indonesia untuk memfokuskan diri dalam menyelesaikan berbagai kasus dan atau peristiwa hukum yang diduga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Padahal negara ini memiliki instrument hukum, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahkan, ada sejumlah kovenan dan konvensi internasional yang dikeluarkan oleh PBB telah diratifikasi oleh Indonesia,” jelasnya.
Warinussy menambahkan, hal inilah yang sesungguhnya menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi eksistensi dan posisi Indonesia sebagai anggota PBB dalam pergaulan internasional.
“Hingga akhir tahun 2025 ini, peristiwa dugaan pelanggaran HAM mengalami intensitas yang terus meningkat dan stabil, sehingga memberi gambaran bahwa Papua Tanah Damai menjadi keniscayaan yang tetap,” pungkas Warinussy. [*HEN-R1]
