Manokwari, TP – Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kembali didesak oleh masyarakat Meyah dan Moskona untuk segera melakukan peningkatkan dan pembangunan ruas jalan Anggi, Testega, Meiforga dan Dumrey.
Ruas jalan Anggi, Testega, Meiforga dan Dumrey merupakan perbatasan antara Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni yang sebelumnya dibangun semasa kepemimpinan Drs. Dominggus Mandacan sebagai Bupati Manokwari periode II.
Sayangnya, ruas jalan ini sejak di bangun tahun 2010 oleh Bupati Manokwari hingga sekarang belum ada peningkatan ruas jalan tersebut baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemprov Papua Barat.
Anggota DPR Papua Barat, Yulianus Dowansiba, SE mengatakan, status ruas jalan Anggi, Testega, Meiforga dan Dumrey merupakan ruas jalan nasional yang perlu mendapatkan perhatian dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVII Papua Barat juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat.
Ditegaskan Dowansiba, ruas jalan ini dari tahun ke tahun terus menjadi sorotan publik terutama dari masyarakat Meyah dan Moskona terhadap Anggota DPR Papua Barat dalam berbagai agenda, baik melalui agenda reses maupun agenda kunjungan kerja ke daerah tersebut.
“Sebagai Anggota DPR Papua Barat, kami sudah perjuangkan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat melalui hearing komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang bermitra. Bahkan, kami berkoordinasi secara langsung dengan pimpinan OPD teknis,” tegas Dowansiba kepada Tabura Pos melalui sambungan teleponnya, Jumat, (9/1/2026).
Dowansiba mengklaim, semua usulan dan aspirasi masyarakat Meyah dan Moskona ini telah ditindaklanjuti dan diserahkan langsung kepada Gubernur Papua Barat.
Sayangnya, ungkap Dowansiba, aspirasi mendasar dari masyarakat Meyah dan Moskona tak diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 ini.
Meskipun demikian, kata Dowansiba, sebagai wakil rakyat dirinya akan tetap optimis dalam memperjuangkan setiap aspirasi dan usulan dari masyarakat Meyah maupun masyarakat Moskona.
Untuk itu, dirinya berharap, Pemerintah Pusat melalui BBPJN Wilayah XVII Papua Barat maupun Pemprov Papua Barat serius melihat dan menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat Meyah dan Moskona secara proposional.
“Kalau aspirasi masyarakat ini tidak terjawab, maka akan menjadi sungutan dan air mata mereka akan menjadi kutukan buat pemerintah daerah,” pungkas Dowansiba. [FSM]
