Inisiatif untuk Percepat Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak bersama legislatif tengah mendorong pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pengunungan Arfak (Pegaf).
Untuk memastikan pembentukan BUMD tersebut, Bupati Pengunungan Arfak telah membentuk tim kerja yang diketuai , Ayub Msiren S.H, Jumat (9/1).
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang beroperasi secara profesional, BUMD bertujuan untuk mendatangkan laba melalui pengelolaan berbagai sektor potensial yang ada di Pegunungan Arfak.
“Rencana pendirian BUMD ini merupakan inisiatif untuk mendukung visi misi Bupati mempercepat kesejahteraan masyarakat,” jelas Ayub Msiren S.H saat ditemui di Manokwari, Jumat (9/1).
Ayub menjelaskan, keterbatasan fiskal di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) akibat ketergantungan pada transfer pusat dan minimnya pendapatan asli daerah menyebabkan lambatnya pembangunan dan jalannya roda pemerintahan.
“Dana transfer pusat sebagian besar terserap untuk membiayai belanja pegawai di Pegaf yang hampir empat ribu lebih, sehingga pembangunan fisik tidak dapat berjalan optimal,” bebernya.
Kehadiran perusahaan daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perputaran roda ekonomi masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah menjadi penyedia bahan bangunan bagi masyarakat di 10 distrik.
“Hal ini agar warga tidak harus turun belanja di Manokwari dengan biaya dan transportasi yang mahal. Nantinya kita kerjasama dengan semen Conh Manokwari untuk menyediakan stok semen serta peralatan bangunan dengan harga yang relatif murah,” terang Ayub.
Selain itu, BUMD juga akan mendukung penyediaan bahan pokok bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membeli langsung hasil pertanian dari petani lokal. Pola ini diharapkan memberi manfaat bagi petani, guru, siswa, dan orang tua murid.
Tak hanya itu, sektor pariwisata juga akan diperhatikan, salah satunya dengan mendirikan hotel untuk mendukung kunjungan wisatawan dan tamu.
“Banyak sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, kerajinan tangan, hingga pertambangan yang belum dikelola secara optimal. Kami berharap BUMD dapat mendukung kemajuan daerah,” ulas Anggota BP3OKP Papua Barat.
Saat ini, lanjut Ayub Msiren, pihaknya telah berkonsultasi dengan akademisi dari Universitas Papua dan Universitas Charitas Manokwari untuk menyelesaikan draf rancangan peraturan daerah.
“Akhir Januari kita akan mulai bahas dengan akademisi, kemudian Februari diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Target kita Juni 2026 sudah penetapan Perda sehingga BUMD bisa mulai beroperasi,” pungkas Ayub.[&K&K-R2]
