Pemprov Papua Barat Dukung Penuh HKG PKK ke 54, OPD Selaraskan Progra, Sentuh Masyarakat

Manokwari, TP – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua Barat telah menggelar rapat pemantapan rencana kegiatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026, yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf). Rapat yang berlangsung Jumat (20/02/2026) di salah satu hotel di kota ini dihadiri Gubernur Papua Barat bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah (OPD).

Rapat dibuka oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, Melkias Werinussa, SE., MH, yang menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk menyukseskan peringatan tersebut. Kegiatan ini juga dihubungkan dengan program prioritas daerah berupa “Papua Barat Cerdas, Sehat dan Produktif”.

Juliana A. Mandacan: Rencana Kegiatan Telah Dikonsultasikan dengan Bupati Pegaf

Ketua TP-PKK Papua Barat, Ny. Juliana A. Mandacan, dalam laporannya menyampaikan bahwa rencana kerja pelaksanaan HKG telah dikonsultasikan dengan Bupati Pegunungan Arfak pada pekan lalu. Peringatan tahun ini menjadi tindak lanjut dari pencanangan sebelumnya yang digelar di Kabupaten Teluk Wondama.

HKG PKK merupakan agenda tahunan yang diperingati setiap 4 Maret di tingkat daerah, sedangkan perayaan nasional akan dilaksanakan pada 11 Juli 2026 di Makassar. Acara ini menjadi wadah implementasi 10 program pokok PKK di seluruh jenjang organisasi, dengan dasar pelaksanaan mengacu pada surat edaran Ketua Umum PKK Pusat.

Tujuan kegiatan antara lain menguatkan peran PKK dalam pembangunan, meningkatkan kapasitas kader sebagai penggerak perubahan, mengoptimalkan pelaksanaan program pokok, serta memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah. Dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Pegaf, pelaksanaan HKG diharapkan tidak bersifat seremonial semata namun memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Beberapa kegiatan yang direncanakan antara lain ibadah dan pengajian bersama, aksi sosial, gerakan penguatan pangan, penyediaan kebun PKK, pembangunan dua unit rumah layak huni sebagai model rumah sehat, serta pembinaan organisasi.

Untuk aksi sosial, akan diselenggarakan layanan pengobatan gratis, bantuan susu, makanan tambahan bagi anak, gerakan keluarga Indonesia sadar administrasi kependudukan, serta bantuan langsung melalui TP-PKK dan mitra kerja. Sementara itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi akan menyasar pelajar dan kader dengan materi seperti seks usia dini, kesadaran bela negara, perlindungan anak dari kekerasan seksual, serta penyediaan sudut baca.

Di sektor ketahanan pangan akan dilakukan penanaman bibit umbi-umbian, benih sayuran dan buah-buahan, demonstrasi pengolahan pangan lokal, serta pembinaan tertib administrasi organisasi PKK.

“Kegiatan berikut akan diadakan di lokasi kebun bunga Kabupaten Pegunungan Arfak untuk mengarah pada tujuan kabupaten sebagai destinasi wisata kebun bunga. Kami juga berharap Gubernur membantu penyediaan dua unit rumah layak huni, dan telah koordinasi dengan Bupati untuk menyediakan lahan. Selain itu, akan ada gerakan tanam pohon untuk penghijauan,” jelas Ny. Juliana.

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, dalam arahannya menyampaikan bahwa PKK merupakan organisasi nasional yang berjenjang dari pusat hingga daerah, dengan HKG yang dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan.

Ia menegaskan bahwa 10 program pokok PKK yang terbagi dalam empat kelompok kerja berkaitan erat dengan OPD terkait, seperti kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat, kehutanan, ketahanan pangan, peternakan, kesehatan, serta pendidikan.

“Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, program OPD yang dialokasikan ke Kabupaten Pegunungan Arfak diharapkan dapat diselaraskan dengan program PKK mulai dari pembukaan hingga penutupan kegiatan,” ujar Gubernur.

Ia juga berharap bantuan dua unit rumah layak huni dapat diresmikan pada puncak perayaan, serta program pertanian yang direncanakan telah memasuki tahap penanaman sehingga dapat dilakukan proses panen saat kegiatan berlangsung.

“Yang jelas saya ingatkan, sasaran utama adalah masyarakat mendapatkan manfaat yang nyata,” tegasnya. [K&K-R2*]