Bintuni, TABURAPOS.CO – Sekretaris Penanganan Perkara Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Melky Indouw meminta agar jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Papua Barat tidak lengah atau tertidur tetapi terus meningkatkan patroli pengawasan.
“Patroli ini bertujuan untuk pengawasan hak pilih dari warga negara termasuk melihat TPS-TPS agar tidak ada TPS siluman,TPS yang berdekatan dan jumlahnya tidak sesuai dengan aturan disatukan agar tidak memunculkan konflik di Pemilu 2024,” ujar Melky Indouw, kepada wartawan di Bintuni, Sabtu (18/3).
Melky menegaskan bahwa sebagai pengawas Pemilu, jangan diam karena Bawaslu dibayar dari uang negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tidak ada warga masyarakat yang kehilangan hak pilih pada Pemilu 2024 yang akan datang.
“Patroli harus ditingkatkan untuk menegaskan, bahwa seluruh jajaran pengawas Pemilu, siap melakukan fungsi-fungsi pengawasan dalam menjaga & mengawal hak pilih warga masyarakat.
Bawaslu harus mewujudkan Instruksi Bawaslu RI Nomor 4 tahun 2023. Patroli pengawasan kawal hak pilih harus dilakukan terus menerus sampai pada tahap pemungutan suara agar tidak ada permainan kotor terjadi disaat tahapan sedang berjalan,” ujar Indouw.
Melky berharap dengan adanya patroli pengawasan, dapat mengawal hak pilih warga masyarakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi warga masyarakat yang tercecer karena tidak masuk dalam daftar pemilih.
Patroli pengawasan juga hendak memastikan, pada saatnya nanti, warga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, tanpa adanya intervensi dan intimidasi dari pihak manapun.
Untuk itu Melky menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat Papua Barat untuk Bersama-sama ikut mengawasi prosesnya dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih ke Bawaslu.
Termasuk adanya TPS-TPS siluman yang penduduknya kurang tetapi DPT-nya kelebihan penduduk di daerah tersebut,” pungkas Indouw. [ABI-R4]
