Manokwari, TABURAPOS.CO – Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Melkias Werinussa mengatakan, persoalan kemiskinan ekstrem maupun stunting akan menjadi issu tematik dalam perencanaan pembangunan tahun 2024.
Werinussa menegaskan, issu kemiskinan ekstrem maupun stunting menjadi pokok bahasan dalam pembangunan, namun untuk kelanjutannya selama ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bekerja sendiri-sendiri.
“Nah, saat ini kita tidak ingin seperti itu lagi, tetapi yang kita inginkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini membutuhkan anggaran berapa, siapa-siapa yang terlibat. Sehingga dikerjakan bersama-sama dengan tujuan yang sama dan dapat diukur,” kata Werinussa kepada wartawan usai memimpin apel pagi di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (27/3/2023).
Diungkapkan Werinussa, persoalan kemiskinan ekstrem harus diturunkan hingga menjadi 14 persen di tahun 2024. Ini memang menjadi tantangan bagi pihaknya termasuk isu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat.
Diutarakan Werinussa, saat ini pihaknya sedang menyusun dokumen perencanaan. Dimana pihaknya harus menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2020-2026.
“Nah, dokumen ini harus diselesaikan dulu barulah kita bisa menyusun rencana kerja untuk satu tahun 2024. Kita saat ini lagi bekerja untuk menyusun dokumen perencanaan tersebut,” ujarnya seraya menambahkan, sistem perencanaannya harus berkaitan dari kabupaten kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
Dijelaskannya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memuat kegiatan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka pihaknya sedang mencoba menyusunnya sehingga berkaitan dan berhubungan dari perencanaan pusat.
“Jadi ketika kita menyusunnya harus berkaitan sehingga dapat dimasukan dalam sistem. Kalaupun tidak berkaitan, maka akan ditolak oleh sistem. Inilah yang kita sedang susun sesuai dengan indikator-indikatornya,” tandas Werinussa. [FSM-R3]
