Manokwari, TABURAPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat melaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Papua Barat tahun 2023, di Aston Niu Manokwari, Selasa (28/3).
Rakerkesda tahun 2023 bertema Harmoni percepatan transformasi kesehatan pusat, provinsi dan kabupaten yang melibatkan Dinkes, direktur rumah sakit dan organisasi kesehatan lainnya se Papua Barat.
Rakerkesda dibuka Direktorat Jenderal Tata Kelola Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, H.K. Mohamad Taufiq, didampingi Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, Kepala Dinkes Papua Barat, Ottow Parorongan.
Direktorat Tata Kelola Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, H.K. Mohamad Taufiq, menyampaikan, dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan RI, ada perubahan mendasar yang harus sama-sama dilaksanakan di era tahun 2022-2024.
Dia menyebutkan, ada enam pilar transformasi kesehatan dalam program strategis dimaksud, diantaranya; transformasi pelayanan primer, transformasi pelayanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan.
Selanjutnya, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sistem sumber daya kesehatan dan transformasi sistem teknologi kesehatan.
“Filosofi transformasi adalah menghadirkan peningkatan akses dan mutu seluruh masyarakat, dan itu harus digalakkan dan kita harus hadir untuk masyarakat, karena masyarakat dimana pun harus memperoleh akses dan mutu yang sama,” ujar Taufiq dalam sambutannya.
Dirinya mengatakan, dalam mengimplementasikan enam pilar transformasi program kesehatan Kementerian Kesehatan, membutuhkan kebijakan-kebijakan kepala daerah.
Oleh karena itu, Taufiq berharap melalui Rakerkesda tahun 2023 ini menghasilkan rencana program kesehatan yang bisa menjamin kesehatan masyarakat.
Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw juga berharap Rakerkesda tahun 2023 dapat menjadi ruang yang bisa menghasilkan rekomendasi program kesehatan yang berkolaborasi sejalan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten se Papua Barat.
Menurut Waterpauw, dalam permasalahan publik, kesehatan adalah menjadi permasalahan utama, oleh karenanya adanya transformasi sistem kesehatan dengan mengutamakan masyarakat dari Kementerian Kesehatan harus dilaksanakan dengan baik.
Dalam kesempatan itu, Waterpauw berharap masukan dari peserta rakerkesda untuk memberikan masukan, saran program kepada gubernur, bupati, pejabat terkait untuk bersama-sama merumuskan program kerja kesehatan sampai tingkat puskesmas di Papua Barat.
“Hari ini masyarakat di seluruh daerah membutuhkan pelayanan kesehatan dasar, itu yang harus kita benahi, minimal pelayanan kesehatan dasar di Papua Barat bisa sama dengan daerah lain di Indonesia,” pungkas Waterpauw.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Ottow Parorongan dalam laporan menyampaikan, Rakerkesda tahun 2023 ini, sebagai forum komunikasi, konsultasi, konsolidasi, dan sinkronisasi, program-program kesehatan antara pusat, provinsi, kabupaten, sampai unit pelaksana teknis, serta seluruh stakeholder terkait yang berperan serta membangun kesehatan di Provinsi Papua Barat.
“Tahun ini merupakan rapat kerja yang kesepuluh yang diharapkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin berkualitas,” urai Parorongan.
Dirinya berharap, melalui forum rapat kerja ini terjadi kesepakatan yang terarah dalam pembangunan kesehatan sehingga dapat mengimplementasikan enam pilar kesehatan dimaksud. [SDR-R3]
