Mantapkan Persiapan Pemilu
Manokwari, TABURAPOS.CO – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat bersama KPU Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama menggelar pertemuan di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (29/3) malam dalam rangka pembahasan persiapan pemilu tahun 2024.
Pertemuan dilaksanakan secara terbatas, bahkan awalnya awak media sempat tidak diizinkan masuk untuk meliput pertemuan tersebut.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, tidak ada rahasia tertentu, tetapi pertemuan memang sudah dijadwalkan untuk berlangsung secara terbatas.
Dalam pertemuan tersebut, Waterpauw menyampaikan soal kinerjanya sebagai penjabat gubernur serta soal adanya riak tentang beberapa langkah yang diambilnya dalam birokrasi Pemprov Papua Barat.
Menurut Waterpauw dalam semua tindakannya, salah satunya merotasi pejabat pemerintahan sesuai aturan, sehingga tidak semata-mata bertindak.
“Ini dalam rotasi ini ada reaksi jadi kami jelaskan, kepada forkopimda tetapi juga teman-teman yang ikut hadir. Karena, bagaimana pun mereka juga mewakili tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Mereka sangat paham tentang mekanisme proses, karena kami tidak tabrak-tabrak tapi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku,” jelas Waterpauw usai kegiatan, semalam.
Sementara Ketua KPU dan Bawaslu Papua Barat menyampaikan tentang rencana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu. Diakuinya, bahwa memang sementara ini kegiatannya masih terhenti, karena ada beberapa hal yang secara detail belum dibahas.
Misalnya, kata dia, pemerintah belum membuat MoU untuk bantuan anggaran pemilu, baik kepada aparat keamanan, jadwal kampaye dan prosesnya masih panjang.
“Sehingga pertemuan hari ini kita sebagai semangat awal bahwa, kita sudah masuk dalam tahun politik untuk triwulan pertama tahun 2023, maka semua sudah harus mengarahkan perhatian kepada proses menjelang pemilihan, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden,” terang Waterpauw.
Tadi, sambung dia, dalam pertemuan itu, ketua KPU menyampaikan bahwa, tanggal 14 Februari, 26 Juni dan 27 November adalah hari yang penting untuk sebuah proses pelaksanaan pemilu.
“14 Februari adalah pemilu secara umum, kemudian, 26 Juni adalah pemilihan presiden dan 27 November pemilihan kepala daerah. Semua ini harus dikolaborasikan terutama untuk data-data penduduk secara elektronik,” jelas Waterpauw.
Terkait data penduduk secara elektronik, kata Waterpauw, di Papua Barat masih ada daerah yang sangat rendah yakni Pegunungan Arfak, dimana data penduduknya masih 32 persen. Lalu, Kabupaten Manokwari Selatan baru 67 persen, Teluk Wondama masih sekitar 70 an persen.
Daerah lainnya, lanjut Waterpauw, Fakfak sudah mencapai 90 an persen lebih termasuk Kabupaten Manokwari yang diikuti dengan daerah lainnya.
Namun, tiga daerah ini yang memang menjadi atensi bersama untuk melaksanakan perekeman e-KTP. “Kita harus kerja keras untuk kepentingan perekaman e-KTP. Yang lainnya, kita bicara juga terkait konflik daerah seperti di Tambrauw, ada 4 distrik yang diminta kembali ke Manokwari, perlu juga disikapi meskipun sudah disikapi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya seraya menambahkan, apabila batas wilayah ini sudah diselesaikan, maka akan mempermudah dalam proses perekaman e-KTP dan sebagainya. [FSM-R3]
