Manokwari,TABURAPOS.CO – Mantan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat, Orgenes Ijie melayangkan protes dalam acara pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan Pemprov Papua Barat Barat di gedung Auditorium PKK Arfai, Manokwari, Jumat (31/3).
Dari pantauan Tabura Pos, awalnya pembawa acara membacakan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Nomor: 821.2/03.04.05/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov.
Mereka yang diberhentikan dengan hormat, yakni Stepanus Selang dari jabatan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat, Sugiyono dari jabatan Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, dan Origenes Ijie dari jabatan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat.
Keputusan ini berlaku ketika ditetapkan dan ketika ada kekeliruan di kemudian hari, bisa diperbaiki sebagaimana mestinya.
Usai pembacaan SK, Origenes Ijie berdiri dari tempat duduk, berjalan menuju pembawa acara, dan meminta pengeras suara, kemudian menyampaikan keberatan terhadap keputusan itu di hadapan jajaran Forkopimda Provinsi Papua Barat.
“Saya adalah salah satu aktor yang menghadirkan Provinsi ini. Ketika Origenes Ijie tidak hadirkan Provinsi ini, maka Bapak tidak menjadi Penjabat Gubernur. Sangat keliru, kami yang Tim 315 hanya dua orang yang berada dalam birokrasi, saya dan Lasarus Indou,” ungkap Origenes Ijie.
Dia menegaskan, Tim 315 menghadirkan Provinsi Papua Barat di tengah masyarakat menyampaikan aspirasi Papua merdeka. Dikatakan Origenes Ijie, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu dan menghargai jasa para pahlawan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat hari ini hadir karena Origenes Ijie dan kakak saya, Jimmy Ijie. Kami bawa Tim 315 menghadap Presiden Megawati Soekarnoputri. Demo yang dilakukan Pak Obet Ayok, karena kami tahu kami Tim 315 pasti akan tergeser. Jadi, hentikan pelantikan hari ini,” ujar Origenes Ijie.
Dirinya mengisahkan, Provinsi ini ditunda selama 3 tahun dan 8 bulan, karena saat itu orang Papua berdemo menolak pemerintahn dan meminta Papua merdeka.
“Bapak Gubernur bisa tanya sama pak Plt Sekda Papua Barat, siapa saya dalam menghadirkan Provinsi ini. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali keputusan ini dengan baik,” kata Origenes Ijie.
Ditambahkan Origenes Ijie, jangan melihat kinerja pemerintahan, karena kinerja pemerintah adalah kinerja anggaran, ada anggaran dulu baru kerja.
“Saya tahu itu, waktu pemeriksaan kapal dijadikan alasan. Kapal itu kita tidak bisa perbaiki karena tidak ada anggaran, terima kasih,” tutup Origenes Ijie sembari berjalan kembali ke tempat duduknya dan mengikuti acara pelantikan sampai selesai.
Menanggapi sorotan tersebut, Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengatakan, sebelumnya dirinya sudah mengingatkan agar jangan bikin diri inti.
“Berpikir bahwa saya adalah segala-galanya, tidak. Kita pemerintah, kalau kita tidak mampu, pastinya dibilang tidak mampu. Kita tidak bisa mempertahankan orang yang tidak mampu,” tegas Waterpauw kepada para wartawan di sela-sela pelantikan di gedung Auditorium PKK, Arfai, Manokwari, kemarin.
Dikatakan Waterpauw, itu adalah persepsinya yang menyatakan bahwa dirinya adalah ini dan itu. Namun, kata dia, ada banyak orang di belakang itu yang mempunyai nilai yang sama dengan perjuangan tersebut.
“Artinya, kita proporsional saja. Kalau diberikan amanat, itu amanat namanya. Amanat itu harus dipahami, saya ini siapa, saya dikasih tugas untuk apa, dan tugas saya seperti apa sebenarnya. Hari ini, kalau kita lihat, tugas bapak ini, tidak jelas. Maksud saya, kantor ini hancur, padahal tugas bapak itu. Aliran listrik diputuskan, genset meledak, bahkan Gubernur mandi pakai air Aqua. Siapa punya tugas itu, seharusnya malu. Maksudnya, kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kalau ada hambatan, lapor ke pimpinan, jangan busss, hilang tiba-tiba, muncul lagi. Kita ini apa,” ujar Waterpauw.
Mantan Kapolda Papua Barat ini mencontohkan dirinya sebagai penyelenggara negara di tanah Papua, sampai sekarang sudah karat, tetapi tetap menaati aturan dan asas, titik, tidak pakai koma.
“Tidak boleh kita berpikir, kita yang punya tanah ini, tidak bisa, tapi kita adalah penyelenggara negara dan tadi kita buat sumpah, janji, maka janji dan sumpah harus dipedomani dan diamalkan,” pungkas Waterpauw. [FSM-R1]
