Manokwari, TABURAPOS.CO – Bupati Manokwari, Hermus Indou mengklaim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mendukung kebijakan pusat dalam upaya pengendalian iklim, salah satunya menurunkan emisi gas rumah kaca.
Diakuinya, salah satu fenomena global yang terjadi akhir-akhir ini adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim, tetapi patut disyukuri, karena di Papua masih mempunyai banyak hutan.
“Bagi saya, penurunan emisi gas rumah kaca, kita coba pastikan untuk kemudian lingkungan kita bisa kita jaga dan dukung kebijakan Pemerintah Pusat,” kata Bupati kepada para wartawan usai upacara Hari Otonomi Daerah ke-27 di halaman Kantor Bupati Manokwari, Sabtu (29/4).
Dikatakannya, pembangunan di Papua Barat mengacu pada konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat adat, termasuk dalam menjaga kelestarian hutan.
Namun, sebut Indou, persoalan bersama dan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, sering terjadi kerusakan hutan dan perusak hutan adalah orang dari luar yang datang dan merusak lingkungan.
“Kita berharap masyarakat kita libatkan, sehingga hutan-hutan kita tidak bisa dicaplok lagi. Jujur saja, yang merusak hutan ini kan banyak orang dari luar, yang datang menjadi pencuri semuanya membuat kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Ia mengutarakan, salah satu bukti kerusakan lingkungan di Manokwari yang dirusak oknum yang duduk dalam kekuasaan pemerintahan, tetapi dengan cara ilegal adalah tambang emas.
“Termasuk tambang emas kita, itu orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Jadi, yang bekerja di pemerintahan, semua melakukan ilegal hari ini dan jujur saja, kalau mau kerja baik, negara ini pasti bebas dari semua itu. Tapi hari ini kan kita sendiri di pemerintahan yang bikin rusak negara. Jadi, jujur saja,” ujar Bupati dengan nada kesal.
Ditegaskannya, jika semua orang berkomitmen menjaga hutan dan lingkungan di daerahnya, pasti bisa tetap terjaga.
“Kalau semua orang berkomitmen, pasti bisa. Cuma kan semua orang di pemerintahan, ada yang tidak berkomitmen juga. Jadi, ada banyak yang berkontribusi merusak ramai-ramai negara. Jadi, negara ini suatu ketika jadi rusak juga. Kalau kita berkomitmen jaga hutan, ya jangan orang dari sana (luar Manokwari, red) datang pencuri hutan kita lagi. Kalau berkomitmen jaga hutan, emas, dan tambang, jangan ada yang datang pencuri dong,” tukasnya.
Ia mengutarakan, pemda tidak berdaya mengendalikan kerusakan hutan secara ilegal, terlebih masyarakat adat, karena semua orang mau mengambil dan masuk di kantong pribadi.
“Itu banyak yang terjadi. Jadi, kita daerah biar bersuara juga, kita tidak punya kekuatan. Jadi, begiutu,” ujar orang nomor 1 di jajaran Pemkab Manokwari. [SDR-R1]
