Manokwari, TP – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dalam melindungi hutan di tanah Papua mendapatkan apresiasi media internasional, National Geographic.
Dalam press release National Geographic edisi, Kamis (9/12), media ini menempatkan kebijakan perlindungan hutan dari Pemprov yang masuk dalam 5 kemenangan dunia di bidang lingkungan dan memberi harapan terhadap kehidupan mahkluk hidup di dunia pada 2021.
Dalam publikasinya berjudul 5 Environmental Victories From 2021 That Offer Hope (nationalgeographic.com), media yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat itu, menguraikan, saat ini dunia dihadapkan pada kondisi yang menyedihkan.
Sebab, lebih dari 1 juta spesies terancam punah, kadar karbondioksida di atmosfer terus meningkat dan planet ini diguncang serangkaian perubahan iklim yang dipicu kejadian cuaca ekstrim dan dunia terus bergulat dengan pandemi mematikan yang sepertinya tidak akan pernah berakhir.
Namun di penghujung 2021, ada aksi hebat yang dilakukan berbagai pihak di dunia yang memberi alasan untuk merasa optimis tentang kondisi lingkungan hidup sekarang.
Bahkan, National Geographic mengibaratkan seperti tanda-tanda keberhasilan di jalan panjang dan sulit, seperti yang dilalui Pemprov bersama mitra pembangunan di tanah Papua ini.
National Geographic menulis, Pemprov Papua Barat di Indonesia mencabut izin 12 kontrak perkebunan kelapa sawit yang mencakup lebih dari 660.000 acre (area dua kali ukuran Los Angeles), tiga per lima diantaranya masih berhutan perawan.
Kelompok hak-hak lingkungan dan masyarakat adat mendesak pemerintah melangkah lebih jauh dan mengakui hak-hak masyarakat adat di wilayah itu untuk mengelola hutan sendiri.
Tiga dari 12 pemegang kontrak terus memperjuangkan keputusan pemerintah di pengadilan. Namun kabar terakhir, salah satu pemerintah kabupaten di Papua Barat, yakni Kabupaten Sorong meraih kemenangan atas gugatan yang diajukan para pemegang izin perkebunan tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Dr. Ir. Yacob Fonataba bangga karena kebijakan perlindungan hutan yang diterapkan Pemprov mendapat apresiasi dan perhatian media internasional.
Dikatakannya, Papua Barat ikut mendukung dan menjaga kepunahan spesies dan mencegah deforestasi, dimana kebijakan Pemprov mengacu pada moratorium perluasan dan penanaman kelapa sawit dan Deklarasi Manokwari yang merupakan hasil ICBE 2018.
Komitmen ini, sambung Fonataba, mendapatkan dukungan dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).
“Apa yang telah kita lakukan telah berkontribusi dalam menjaga alam dan mencegah deforestasi di tanah Papua,” sebut Fonataba dalam pers release yang diterima Tabura Pos, Sabtu (11/12).
Lanjutnya, dari hasil evaluasi review perizinan penggunaan lahan di Papua Barat, terselamatkan 611.440,84 hektar lahan dari 24 perusahaan, dan yang masih berupa tutupan hutan, luasnya 383.431,05 hektar.
“Memang ada tiga perusahaan yang kemudian menggugat, tetapi setelah melalui proses persidangan pada 7 Desember 2021, PTUN Jayapura menggugurkan gugatan itu dan ini adalah suatu kemenangan bagi Pemprov dan masyarakat adat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Hetubun juga merasa bangga dengan publikasi ini.
Selaku inisiator International Conference on Biodiversity, Eco-Tourism and Creative Economy (ICBE) 2018, ia mengapresiasi dan memberi penghargaan terhadap semua pihak yang bekerja keras menjaga komitmen bersama yang dilahirkan pada ICBE 2018 melalui Deklarasi Manokwari.
Menurutnya, komitmen ini tidak hanya sebatas kata, tetapi diwujudkan dalam aksi dan tindakan nyata, sehingga mendapatkan pengakuan dunia internasional. Lanjut Heatubun, publikasi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan di Papua Barat untuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga bumi tetap sehat dan layak dihuni.
“Sehingga, generasi berikut dapat menikmati udara yang segar dan mata air yang terus mengalir di masa yang akan datang sesuai pesan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan bahwa kita mewarisi mata air bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya, meninggalkan air mata bagi mereka,” tambah Heatubun.
Kebijakan Pemprov oleh National Geographic dikelompokkan dalam kemenangan lingkungan di bidang perlindungan hutan bersama kemenangan yang dicapai pada Konferensi Iklim PBB di Glassgow untuk mengakhiri deforestasi pada 2030.
Ia menambahkan, kemenangan di bidang perlindungan hutan juga dicapai di Republik Demokratik Kongo. Pada Oktober, Presiden Felix Tshisekedi dari Republik Demokratik Kongo menyerukan audit atas konsesi hutannya yang luas dan penangguhan semua kontrak yang meragukan sampai audit selesai.
Selanjutnya, dalam beberapa minggu kemudian, pemerintah mundur dari rencana untuk mencabut moratorium berusia 19 tahun atas pemberian izin penebangan baru di Hutan cekungan Kongo.
Empat kemenangan lingkungan lain pada 2021 yang dipublikasikan National Geographic, yaitu: pertama, terkait penundaan penggunaan bahan bakar fosil yang dihasilkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glassgow.
Kedua, pembatasan penggunaan bahan plastik yang berhasil dilakukan di Negara Bagian Washington dan di California, Amerika Serikat.
Ketiga, kemenangan di bidang restorasi habitat yang dilakukan di Amerika, mulai memulihkan perlindungan habitat. Lalu, di Panama yang melipatgandakan luas kawasan konservasi laut Cordillera de Coiba.
Demikian juga dengan Portugal yang mendirikan cagar alam laut yang dilindungi sepenuhnya dan terbesar di Eropa.
Keempat, dukungan pemulihan satwa liar. Contohnya di China yang mengumumkan pembuatan Taman Nasional Panda Raksasa, sebagai bagian dari sistem taman baru yang akan mencakup area hampir sebesar Inggris Raya.
Taman ini dirancang untuk melindungi spesies asli, seperti harimau China Timur Laut, macan tutul Siberia, dan siamang jambul hitam Hainan. [*FSM-R1]
