Manokwari, TABURAPOS.CO – Kepala Biro Umum, Setda Provinsi Papua Barat, Juliana A. Maitimu mengatakan, setelah dilantik dan menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dirinya bersama jajarannya di Biro Umum langsung membedahnya.
Juliana mengatakan, membedah DPA sekaligus untuk menginventarisasi persoalan yang menjadi tanggungjawab Biro Umum.
Hasilnya, Juliana mengatakan terdapat persoalan utama di rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda termasuk di Kantor Gubernur Papua Barat, yakni persoalan air bersih.
Diungkapkan Juliana, nilai DPA yang diterima adalah Rp. 25 Miliar dengan peruntukan bagi program perawatan rumah dinas gubernur dan kantor Gubernur Papua Barat.
“Dari inventarisasi persoalan banyak yang terjadi di kantor gubernur sementara biaya perawatan kantor gubernur tahun ini hanya senilai Rp. 500 juta. Yang pertama saya lihat adalah persoalan air, akhirnya bersama staf ke PDAM dan saat itu saya sampaikan kepada PDAM bahwa pelanggaran produktif ada di kantor gubernur dan ketika ada persoalan, maka kantor gubernur harus menjadi prioritas. Ternyata ada persoalan disumber airnya,” jelas Maitimu kepada wartawan, Senin (19/6).
Dari hasil pertemuan dengan PDAM, kata dia, akhirnya suplai air bersih sudah masuk ke Kantor Gubernur Papua Barat, hanya saja belum maksimal karena posisinya yang berada di atas sehingga membutuhkan mesin pompa air yang lebih kuat.
Setelah air bersih masuk, lanjut dia, ternyata suplai airnya tidak sampai ke toilet-toilet yang ada. Diperkirakan karena ada saluran pipa yang perlu diperbaiki karena sudah aus.
“Pertama saya masuk saya lihat juga kantor gubernur gelap tidak begitu terang. Kenapa balon lampu yang rusak tidak bisa dibeli. Ternyata balon lampunya tidak dijual, akhirnya saya bawa contoh balon lampu dan dikirimkan perusahan Pillips Indonesia ke Jakarta,” ujarnya.
Ditambahkannya, pihak perusahaan sampaikan balon lampu itu sudah tidak diproduksi. Sehingga Ia meminta agar perusahaan Philips kembali memproduksi balon lampu tersebut.
“Pesan balon lampu datang dan sudah kita perbaiki sekitar 415 titik balon lampu mulai dari lantai satu hingga lantai lima. Terkait lampu taman kita lagi bangun komunikasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mininal (ESDM), mereka respon dan akan segera membantu kita,”ungkapnya.
Persoalan lainnya, ungkap Juliana adalah kebocoran di gedung kantor Gubernur saat hujan deras tiba. Ia melihat ada kebocoran dan merembes masuk hingga ke lantai satu.
“Kita kembali bedah DPA ternyata kita di Biro Umum, ternyata kita tidak ada dana renovasi untuk kantor gubernur dari lantai satu hingga lantai lima. Saya berpikir dan tanya kepada stafnya bahwa, ada denah kantor gubernur atau tidak ternyata tidak ada denah kantor gubernur karena yang menggambar adalah perusahaan konstruksi yang mengerjakan pembangunan kantor gubernur saat itu,” jelasnya.
Ia pu mengajak stafnya untuk berkunjung dan berdiskusi dengan pihak ketiga yang mengerjalan dan menggambar denah kantor Gubernur Papua Barat.
Menurutnya, untuk membongkar maka akan membutuhkan biaya yang besar. Namun, untuk memastikan persoalan secara detail pihaknya harus memiliki denah yang memperlihatkan sarana dan prasarana gedung secara menyeluruh.
Namun ternyata masih belum menemukan titik terang denah. Sehingga pihaknya meminta orang teknis untuk bersama Biro Umum melakukan survei dan membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB).
“Kami survei mulai dari lantai lima hingga lantai satu yang ada bolong-bolong. Sebenarnya tidak ada anggaran tapi kami minta mereka membuat RAB. Kita diskusi dan dapat solusinya yakni kita bertemu kepala Dinas PUPR untuk dibicarakan lebih lanjut,” paparnya.
“Kerja sekarang bukan lagi menunggu uang banyak baru menyelesaikan masalah. Tetapi, dengan berkolaborasi, diskusi berkomunikasi pastinya ada solusi, faktanya persoalan yang terjadi di biro umum dapat teratasi meskipun anggaran tahun ini sangatlah rendah,” ucapnya. Ia menambahkan, untuk taman dan kebersihan gedung sudah mulai proses, sehingga akan melakukan pengawasan kepada para pekerja taman maupun pembersihan lantai dengan mengisi absen digital. [FSM-R3]
