Manokwari, TABURAPOS.CO – Sebanyak 13 asosiasi pengusaha asli Papua di Provinsi Papua Barat menolak tegas dan mengutuk aksi unjuk rasa yang dilakukan Relawan Indonesia Bersatu (RIB) di depan Kantor Kemendagri, yang meminta Mendagri mencopot Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat, Yohanes Momot, Selasa (27/6).
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak (HIPMAR) Provinsi Papua Barat, Alex Wonggor mengatakan, dalam aksi unjuk rasa itu mendesak Mendagri agar mencopotnya karena ada mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Papua Barat.
Wonggor menilai, Yohanes Momot sangat tanggap terhadap persoalan mendasar yang terjadi, dimana ketika ada longsor, abrasi pantai, dan jembatan yang putus, Yohanes Momot langsung turun ke lokasi.
“Bapak Momot sangat terbuka bagi kami pengusaha asli Papua, terutama kami anak-anak Arfak,” kata Wonggor kepada para wartawan di Sekretariat Perkumpulan Pengusaha Kontraktor Arfak (Pekar) Provinsi Papua Barat, semalam.
Untuk itu, ia mempertanyakan orang-orang yang tergabung dalam RIB, mengapa berdemo di Jakarta, bukan di Papua Barat. “Kalau memang kalian asli dari Papua Barat, demo di sini,” ujar Wonggor.
Diungkapkannya, dalam aksi unjuk rasa itu, hanya 3 orang Papua, sedangkan sisanya non Papua, sehingga tidak boleh berbicara atas nama mereka yang ada di Papua Barat.
Ditambahkan Ketua Asosiasi Kontraktor Papua (ASKOP) Papua Barat, Yan Soindemi, meski Momot hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi pekerjaannya lebih baik dan terukur.
Artinya, jelas dia, Momot lebih cepat dan tanggap menanggapi persoalan yang terjadi di instansi yang dipimpinnya.
Untuk itu, Soindemi mengatakan, 13 kontraktor pengusaha asli Papua di Papua Barat meminta Penjabat Gubernur melanjutkan setahun masa jabatan Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Barat.
“Di masa kepemimpinan beliau selama satu tahun, tidak ada tunggakan tagihan paket proyek yang tertunda sampai Januari atau Februari,” ujar Soindemi.
Hal senada diungkapkan Ketua Perkumpulan Pengusaha Kontraktor Arfak (Pekar) Papua Barat, Melky Iba.
Dia berharap Penjabat Gubernur tidak terpancing aksi demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan orang Papua Barat.
“Kami sangat tahu kinerja beliau dan beliau adalah anak asli Manokwari dan lahir besar di Borarsi,” katanya.
Ketua Perkumpulan Pengusaha Musa Papua Barat (P2MPB), Lewis Wanggai meminta agar persoalan Papua Barat diserahkan ke Penjabat Gubernur sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
“Jangan ada lagi pesan tambahan. Bagi kami, tidak ada alasan mendasar untuk mencopot Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Barat. Tidak ada alasan mendasar yang kuat. Kalau alasannya karena beliau mencalonkan diri, maka itu hal yang berbeda dan itu hak prerogative sebagai warga negara,” pungkas Wanggai. [FSM-R1]
