Manokwari, TABURAPOS.CO – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan BKKBN Perwakilan Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Provinsi di Valdos hotel di Manokwari, Rabu (2/8).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona M. Yarollo mengatakan, ada dua kegiatan yang dilaksanakan, pertama berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB, baik DAK fisik maupun nonfisik, juga FGD monev tim satgas.
“Hari ini (kemarin) ada dua kegiatan yang bersamaan. Pertama, sasarannya adalah kepada-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB tingkat kabupaten kota sebagai pengelola program. Karena, dari hasil laporan dan realisasi kita sudah sampai semester I tetapi realisasi masih rendah berkaitan dengan program pengelolaan DAK fisik dan DAK nonfisik, hampir disemua kabupaten kota,” jelas Philmona kepada wartawan di sela-sela kegiatan.
Philmona menjelaskan, DAK nonfisik ada tujuh kegiatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stanting, baik BKB Kis stunting, operasional pendampingan bagi tim pendamping keluarga dengan sasarannya calon penganting dan keluarga yang beresiko.
Tetapi juga ada operasional untuk dapur sehat atasi stunting dalam intervensi untuk peningkatan gizi tapi juga koordinasi TPPS yang ada di kabupaten kota, audit kasus stunting dan mini lokakarya.
Dirinya berharap, alokasi dana dapat mendukung pelaksanaan program, baik program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi program BKKBN, juga program percepatan penurunan stunting.
“Untuk itu, saat ini kita moniv karena sudah semester I, bahkan kita sudah memasuki Agustus, tapi realisasi di kabupaten kota masih rendah termasuk dengan fisik,” ujarnya.
Disinggung terkait kendala rendahnya penyerapan DAK nonfisik, jelas Philmona, DAK bidang nonfisik sebenarnya dana APBN murni yang dialokasikan ke daerah, dana tersebut sudah berada di daerah. Dan, biasanya terkendala dipelaporan belum masuk di semester kemudian kembali lagi ke masing-masing daerah.
Ia berharap, melalui pertemuan ini BKKBN bisa mendapatkan informasi yang menjadi kendala di kabupaten/kota, sehingga dana belum terealiasi sampai dengan semester I. “Dari pertemuan ini, kita merencanakan untuk usulan DAK fisik dan nonfisik di tahun anggaran 2024. Ada usulan dari kabupaten kota karena teman-teman yang mengetahui kebutuhan di kabupaten kota,” tandas Philmona. [FSM-R3]
