Ransiki, TP – Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempi Welly Rengkung meminta, pemanfaatan dana desa dalam intervensi penangan penurunan stunting di masing-masing kampung di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), mendapat pengawasan dan evaluasi Pemerintah Pusat, sehingga tepat sasaran.
Menurut dia, Pemerintah Pusat jangan hanya mengucurkan anggaran yang besar untuk Satgas Percepatan Penurunan Stunting dan Miskin Ekstrem ke Pemerintah Provinsi tetapi tidak melakukan pengawasan. Hal itu bisa menimbulkan caos, penanganan yang tidak maksimal.
Ia mengungkapkan, selain dukungan APBN, juga harus ada tambahan ke dana desa untuk percepatan penurunan stunting di masing-masing kampung, karena Pemerintah kampung lah yang mengetahui masyarakatnya sendiri.
“Kalau bisa, ada tambahan anggaran dana desa, untuk penanganan stunting. Kemudian diberikan pendampingan dan pengawasan dari Pemerintah Pusat, bukan hanya lepas program dan anggaran tetapi tidak mengontrol,” kata Rengkung kepada para wartawan, kemarin.
Dirinya menegaskan, pendampingan perlu dilakukan untuk memastikan realisasinya dan apakah benar ada anggaran dana desa yang digunakan untuk penangan dan pencegahan stunting di masing-masing kampung dan sudah seperti apa dampak dan perkembangan anak stunting setelah dilakukan intervensi.
Rengkung pun meminta, jangan hanya terus-terusan melakukan dialog dan menerima laporan dari Pemerintah Daerah tetapi tidak melakukan evaluasi secara langsung di lapangan.
“Kalau cuma pelaporan tentang perkembangan kasus stunting di Daerah, data bisa dikarang sehingga terjadi perbedaan data dengan Pusat dan daerah. Kalau bisa ada petugas yang turun langsung ke kampung-kampung melihat perkembangan anak stunting. Jangan cuma pantau di komputer tetapi kenyataan di lapangan gagal. Harus ada pendampingan langsung di lapangan,” tukas Rengkung. [BOM-R4]
