Manokwari, TABURAPOS.CO – Meninggal Kodam XVIII Kasuari sebagai Pangdam, Mayjen TNI Gabriel Lema, menyisahkan sejumlah pekerja rumah.
Salah satunya pekerjaan rumah ‘besar’ adalah peristiwa berdarah penyerangan 12 pekerja proyek jalan trans Papua Barat, Maybrat – Bintuni oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang terjadi, pada 29 September 2022 silam.
Dari peristiwa pembantaian sadis di wilayah Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni itu, dari 12 pekerja proyek yang diserang, 4 orang diantaranya meninggal dunia dengan kondisi tragis.
Berjalan satu tahun pascakejadian, belum ada satu dari sekian banyak pelaku pembantaian yang berhasil ditangkap.
“Terkait tugas (peristiwa pembantaian di Bintuni red) yang belum diselesaikan ini memang harus segera diselesaikan,” kata pimpinan DPR Papua Barat, Saleh Siknun ketika ditemui di Tabura Pos, di Bandara Rendani, Selasa (22/8).
Menurut Siknun, peristiwa di Bintuni sama seperti penyerangan yang terjadi di Fakfak, tetapi yang di Bintuni lebih ekstrem, sehingga harus bisa segera diselesaikan,
“Bila langkah-langkah penyelesaian bisa diambil dalam waktu yang tidak terlalu lama selama masa kepemimpinan Pangdam yang baru, saya pikir ini sebuah prestasi,” kata Siknun.
Secara kelembagaan, Siknun mengatakan, DPR Papua Barat siap memberikan dukungan kepada Mayjen TNI Ilyas Alamsyah sebagai Pangdam XVIII Kasuari yang baru dalam menjaga keamanan teritorialnya.
“Kami siap berkoordinasi dengan beliau (Pangdam red), dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, begitu juga dengan yang lainnya,” kata Siknun.
Wakil II DPR Papua Barat ini menekankan, kepada semua komandan kodim (Dandim) yang memiliki tanggung jawab keamanan teritorialnya dapat memberikan masukan, telaah kepada Pangdam Alamsyah.
“Memang betul, ini kan yang punya pasukan dan wilayah teritorial adalah Dandim. Kami berharap, pada Dandim di teritorial Kodam XVIII Kasuari juga melakukan komunikasi yang intens kepada Pangdam yang baru,” tekan Siknun.
Tidak hanya ke satuannya yang lebih tinggi, Siknun juga menekankan agar para Dandim di wilayah Papua Barat melakukan komunikasi yang intens kepada DPRD dan DPR Papua Barat.
“Sehingga hal-hal yang belum tersentuh, bisa tersentuh melalui teman-teman DPRD di wilayahnya masing-masing. Saya pikir kalau ada komunikasi yang baik antara Dandim dengan teman-teman DPRD maka keamanan teritorialnya semakin terjamin,” pungkasnya.
Siknun menegaskan, memang satuan keamanan TNI dan Polri memiliki intelijen yang dapat melaporkan kondisi keamanan di masing-masing daerah.
Namun, sambung Siknun, jangan lupa bahwa para anggota DPRD baik tingkat kabupaten maupun sampai provinsi, memiliki masyarakat sebagai konstituen di setiap kabupaten dan kota. Bahkan, secara akar rumput lebih banyak.
“Kita memang bukan orang Intel, tapi kita punya masyarakat akar rumput di kampung-kampung dan merekalah yang memiliki banyak informasi dan harus diketahui bahwa tidak semua informasi masyarakat berikan kepada APH, tetapi secara personal kepada kita bisa saja memberikan informasi semuanya yang mungkin tidak diberikan kepada APH karena menganggap kita sudah keluarga,” pungkas Siknun.
Oleh karena itu, Saleh Siknun menekankan agar semua Dandim yang berada di territorial Kodam XVIII Kasuari, dapat membangun komunikasi yang intens kepada perwakilan rakyat demi menjamin keamanan teritorialnya.
Sementara itu, pejabat lama, Mayjen TNI Gabriel Lema yang disinggung perihal ‘PR’ yang belum terselesaikan, mengaku yakin bahwa Mayjen TNI Ilyas Alamsyah merupakan sosok yang penuh pengalaman.
“Beliau (Pangdam baru) Pangdam yang betul-betul punya track record dan pengalaman yang sangat luas. Sehingga, sangat tepat juga ditempatkan di sini oleh pimpinan TNI-AD,” ujar Lema kepada wartawan di tempat yang sama.
Gabriel Lema yakin, dengan track record dan pengalaman yang luas, Mayjen TNI Ilyas Alamsyah bisa membawa Kodam XVIII Kasuari ke arah yang lebih baik lagi.
“Kemudian dengan masyarakat akan lebih maju lagi. Saya yakin sekali dengan beliau. Jadi, kalau harapan saya kira dari saya tidak ada, karena saya yakin beliau akan berbuat yang terbaik,” pungkas Lema. [SDR-R4]
