Manokwari, TP – Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa merespon baik usulan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan untuk merekrut 1.000 Tamtama prajurit TNI melalui jalur Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) pada Tahun 2022 nanti. Panglima TNI bahkan menawarkan dua kali lipat lebih banyak dari usulan Gubernur yakni sebanyak 2.000 Tamtama.
Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, penawaran lebih diberikan khusus kepada Gubernur Papua Barat mengingat kebutuhan kekuatan Angkatan Darat (AD) di Papua Barat baru 35 persen dari total 100 persen kebutuhan, artinya kekuatan TNI AD di Papua Barat masih kurang 65 persen.
Menurut Panglima TNI, terkait usulan perekrutan ini, sebelumnya Gubernur Paoua Barat sudah pernah menyampaikannya, dengan meminta agar diberikan kuota khusus sebanyak 1.000 Tamtama dari Papua Barat. Namun pemilik kewenangan adalah Menteri Pertahanan Dalam Negeri.
Kendati begitu, Panglima TNI mengaku akan mendorong dan melaporkan kepada Menteri Pertahanan bahwa Papua Barat memang perlu tambahan yang cukup banyak, sebab untuk personil TNI-AD di Papua Barat baru hanya 35 persen dari kebutuhan kebutuhan 100 persen.
“Oleh karena itu memang harus ada percepatan yang dilakukan dan tidak bisa hanya mengandalkan program rekrutmen rutin yang jumlahnya hanya sedikit. Jadi inisiatif Gubernur memang sangat bagus, bukan hanya inisiatif tetapi juga anggaran harus dikeluarkan oleh Gubernur untuk membiayai pendidikan mereka, nanti begitu mereka selesai pendidikan kemudian mereka dilantik menjadi prajurit TNI yang membayar adalah negara,” ucap Panglima TNI kepada wartawan di Lapangan Borasi Manokwari, Kamis (23/12/2021).
“Apabila Bintara Otsus 1.000, Tamtama 2.000, karena memang kurangnya banyak. Benar-benar pertimbangan kita harus kejar seperti halnya didaerah-daerah lain di luar Papua Barat,” tambahnya.
Menurutnya, hal ini penting, dalam mendukung pemerintah daerah, Polri, dan Kejaksaan dalam percepatan menciptakan situasi keamanan yang kondusif. “Semoga Gubernur juga sama saat memberikan alokasi tambahan kepada Polri. Itulah komitmen kami, selama Gubernur mampu membiayai pendidikannya kami juga akan berjuang untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan karena memang di Papua Barat sangat-sangat mendesak,” pungkasnya. [AND-R3]
