Manokwari,TABURAPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat menggelar rapat kerja Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dan rapat kerja evaluasi pasca tahapan DCS dan Persiapan Pencermatan dan Penetapan DCT pemilu serentak pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten se Papua Barat.
Kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, mulai 7 hingga 09 September 2023 di Aston Niu Manokwari.
Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya mengatakan pasca tahapan DCS dan menuju penetapan Daftar Calon tetap (DCT) rawan terjadi sengketa. Mencegah dan mengantisipasi terjadinya persoalan pemilu pada tahapan DCT, maka KPU Papua Barat membekali kelembagaan KPU di seluruh kabupaten.
Tujuannya, terang Semunya, mengantisipasi adanya calon yang belum jujur atas status profesi dan pekerjaannya. “Menuju penetapan DCT kita lebih pada penguatan kelembagaan menuju DCT, terutama mengantisipasi calon yang secara jujur belum menyampaikan secara terbuka pekerjaannya, apakah masih ASN atau kepala kampung, tidak. Makanya kita perlu mendalami nanti ada pembatalan karena kurang terbukanya calon,” jelas Semunya kepada Tabura Pos, usai raker di Aston Niu Hotel Manokwari, Sabtu (9/9).
Mengatisipasi jika ada nama yang dibatalkan, KPU Papua Barat terus mengoptimalkan komunikasi secara berjenjang, serta mencari referensi dan memastikan calon yang didaftarkan memenuhi syarat.
“Memenuhi syarat pekerjaan yang dilarang, supaya tidak merugikan partai politik itu sendiri,” ucapnya.
Sementara untuk bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga diberikan pembekalan tentang penulisan artikel dengan melibatkan organisasi pers, yakni PWI Papua Barat.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Abdul Halim Shidiq mengakui, pada pasca penetapan DCT akan muncul potensi persoalan hukum. Oleh sebab itu, harus dimitigasi oleh divisi hukum dari KPU masing-masing untuk menyelesaikan persoalannya.
KPU harus dapat mengidentifikasi dan menginformasikan tentang kepemiluan, bisa dilakukan kepada para tokoh organisasi, tokoh masyarakat dan personal sesuai dengan kelompok penerima informasi supaya dapat tersampaikan dengan tepat.
Turut hadir komisoner KPU, Abdul Muin Salewe, Abdul Halim Sidiq dan Endang Wulansari serta para staf secretariat KPU 7 Kabupaten se Papua Barat bidang teknis dan hukum.
Setelah raker, untuk bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih langsung melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan menyebarluaskan brosur dan phamlet tentang pemilu 2024. Sosialisasi menyasar ke pusat keramaian seperti pasar tradisional, dan tempat wisata pasir putih. [RYA-R3]
