Manokwari, TABURAPOS.CO – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyarankan agar pemerintah daerah segera merealisasikan kerja sama antarkabupaten.
Kerjasama antarkabupaten sudah sering disuarakan pihak BI Perwakilan Provinsi Papua Barat, dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan.
“Kerja sama daerah dalam satu provinsi menjadi langkah efektif untuk mengendalikan inflasi kebutuhan pokok. Tidak harus menunggu kerja sama antarprovinsi tapi antarkabupaten dalam provinsi bisa diwujudkan,” ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat, Rommy S. Tamawiwy dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID), di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (12/9).
Tamawiwy menjelaskan, kerja sama tentu akan berdampak positif terhadap ketersediaan pasokan kebutuhan pokok pada setiap kabupaten di Papua Barat. Dengan demikian, harga komoditas pangan tidak mengalami lonjakan signifikan dan inflasi bisa terjaga.
Lanjut, Tamawiwy, kerja sama bisa dijalin dari berbagai komoditi yang dibutuhkan. Misalnya, kerja sama pengiriman komoditas sayuran dari Kabupaten Pegunungan Arfak ke Manokwari atau kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan potensi dari masing-masing wilayah.
“Yang diperlukan adalah komitmen setiap kepala daerah, kalau kerja sama sudah terjalin maka pasokan komoditas pangan tetap stabil,” ujar Tamawiwy menambahkan.
Tamawiwy mengungkapkan, secara umum, strategi pengendalian inflasi harus mengacu terhadap strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif seluruh pemangku kepentingan.
Upaya yang telah dilakukan dalam menjaga keterjangkauan harga adalah pasar murah komoditas pangan strategis sesuai perkembangan harga, dan peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial khususnya hari besar keagamaan nasional.
“Operasi pasar atau pasar murah sudah sering dilaksanakan dengan menyediakan sepuluh komoditas pangan strategis,” sebutnya.
Ia mengatakan, untuk menjaga ketersediaan pasokan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan senantiasa melakukan pemantauan secara rutin kepada pedagang di wilayah Papua Barat
Tentu, sambung Tamawiwy, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dalam rangka meningkatkan realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khusus beras.
“Saya berterima kasih atas ketegasan pemerintah daerah mengatasi masalah palang memalang, karena hal itu menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa,” pungkasnya.
Rommy menambahkan, komunikasi efektif perlu diterjemahkan melalui pelaksanaan gerakan 5 Bangga, yaitu bangga tanam petatas, bangga jual petatas, bangga beli petatas, bangga masak petatas, dan bangga makan petatas.
Gerakan tersebut merupakan upaya mengurangi ketergantungan pola konsumsi masyarakat terhadap beras untuk digantikan dengan komoditas pangan lokal.
“Petatas itu kadar gulanya rendah, ya pangan lokal ini mari kita kampanyekan,” tandas Tamawiwy. Menyambung dorongan dari BI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, meminta semua pemerintah daerah segera menjalin membangun kerja sama antardaerah, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bintuni dengan pemerintah Demak.[SDR-R3]
