Oransbari, TP – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2023 tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (19/9) sore.
Pada Rapat Paripurna tersebut Bupati Mansel, Markus Waran, dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mansel, Nabinus Iba, sama-sama menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2023, sebagai wujud kesepahaman atas dokumen dimaksud.
Dalam sambutannya,, Bupati Mansel, Markus Waran mengatakan,. dokumen APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar bagi Pemkab Mansel dalam menjalankan roda Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat untuk dapat digunakan sebagai belanja sampai dengan akhir masa tahun anggaran tanggal 31 Desember 2023.
Dalam kesempatan itu, Waran menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mansel yang telah bersama-sama dalam meneliti seluruh penerimaan awal dan pembelanjaan daerah sehingga pada akhirnya bisa dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 saat ini untuk ditindaklanjuti menjadi dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif dan legislatif telah bersama-sama dan saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pada tahapan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Mendasari hal itu, eksekutif dan legislatif pada hakekatnya memiliki tanggungjawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Mansel dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023.
Waran menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban konstitusional tetapi juga merupakan akuntabilitas prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, kemitraan tersebut perlu ditingkatkan dan dibina secara optimal dalam koridor saling asa dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai tugas pokok fungsi dan peran masing-masing lembaga.
Dirinya berharap, dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini dapat dibicarakan secara optimal sehingga kepentingan yang ada dapat dilayani secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan dan anggaran yang ada. KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Mansel bisa eksekutif dan legislatif saling mengisi dan mengawasi satu dengan yang lain.
“Saat ini kita mengalami surplus, maka dalam pembahasan anggaran dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Jika memaksa maka semua harus sama-sama bertanggungjawab, supaya semua berjalan baik seusai keinginan bersama,” tukas Waran.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mansel, Nabinus Iba, dalam sambutannya menjelaskan, DPRD Kabupaten Mansel bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Yang mana, didalamnya terdapat kesepakatan atas perubahan APBD Kabupaten Mansel Tahun Anggaran 2023, yang semula sebesar Rp 818.189.574.967,- mengalami kenaikan sebesar Rp 57.534.877.379,- menjadi Rp 875.724.452.346,-.
Untuk tahapan selanjutnya setelah penandatanganan ini, akan dilanjutkan dengan penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kabupaten Mansel, selambat-lambatnya pada Minggu terakhir Bulan September 2023,
Dengan demikian, pada Minggu ketiga Bulan September 2023 ini, pihaknya mengharapkan kerjasama baik pihak eksekutif untuk menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Di akhir sambutannya, Iba menyampaikan sebuah catatan penting untuk dicermati Pemerintah Daerah yaitu dalam dokumen yang ada, regulasi yang baru tentang otonomi khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat sama sekali tidak disinggung yakni UU RI No. 2 tahun 2021 tentang perubahan ke-2 atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, PP No. 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otsus bagi Papua dan No. 107 tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan rencana induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otsus bagi Papua, agar dihentikan. [BOM-R4]
